Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AMANNA GAPPA Jurnal Hukum Lex Generalis
Lintang Yudhantaka
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Kedudukan Aset Digital berupa Cryptocurrency sebagai Harta Pailit dalam Hukum Kepailitan Indonesia dan Inggris May Lany Putri Carrlyn Hondro; Lintang Yudhantaka
Amanna Gappa VOLUME 34 NOMOR 1, 2026
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum aset digital berupa cryptocurrency sebagai bagian dari harta pailit dalam hukum kepailitan Indonesia serta membandingkannya dengan pengaturan dan pengakuan aset digital dalam hukum kepailitan Inggris. Permasalahan penelitian difokuskan pada ketiadaan pengaturan yang eksplisit mengenai aset digital dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum dalam praktik kepailitan, khususnya terkait penguasaan, penelusuran, dan pemberesan aset digital. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan teori hukum kebendaan, teori kepastian hukum, serta konsep harta pailit dalam hukum kepailitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual aset digital memenuhi unsur-unsur benda dan memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari harta pailit. Namun demikian, ketiadaan pengaturan yang jelas dalam hukum kepailitan Indonesia menimbulkan kendala praktis bagi kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan aset digital. Sebaliknya, hukum kepailitan Inggris melalui pendekatan common law serta berlakunya Property Act 2025 telah secara tegas mengakui aset digital sebagai benda yang dapat menjadi bagian dari harta pailit, sehingga memberikan tingkat kepastian hukum yang lebih tinggi serta perlindungan yang lebih efektif bagi kreditor.
Tanggung Gugat Organisasi Persaudaraan Setia Hati Terate atas Perbuatan Melanggar Hukum oleh Anggota dalam Perspektif Hukum Perdata Bima Alief Saputra; Lintang Yudhantaka
Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 7 No 4 (2026): Tema Hukum Perdata dan Kenotariatan
Publisher : Himpunan Ilmu Hukum dan Ilmu Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56370/jhlg.v7i4.2917

Abstract

The Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT), as a legal entity, is a legal subject that can be held liable for losses resulting from clashes between its members. This normative legal research analyzes the limits of organizational liability for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code. The results of the study indicate that in addition to the individual responsibility of the perpetrator, the organization can be held accountable under Article 1366 of the Civil Code if proven negligent in its guidance and supervision. The injured party can take litigation or non-litigation routes such as mediation. Strengthening internal governance and clear regulations are needed to ensure legal certainty and protection for the community affected by the actions of the organization's members.
Co-Authors Bima Alief Saputra May Lany Putri Carrlyn Hondro