Ahmad Najmi Faris
Komisi Pemilihan Umum Kota Batu

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Studi Komparatif Pandangan Mahasiswa Mengenai Model Pemilihan Kepala Daerah Analisis Terhadap Asas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Ahmad Najmi Faris; Marlina; Ariansyah Mustafa; Dekick Jacinda One Alvina; Debbie Ananto Wahyu Pratama; Izza Safira
Journal Social Politica Vol 7 No 1 (2026)
Publisher : Jurnal Sosial-Politika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54144/z6dvvp54

Abstract

This article aims to conduct a comparative study of students' perspectives on regional head election models (Pilkada), focusing on their compatibility with the principles of democracy and people's sovereignty. The method is a sociological approach to law, used to investigate students' perceptions and political behavior regarding the regional head election system. The analysis used a comparative-descriptive approach, comparing applicable principles and theories with sociological realities through the distribution of questionnaires to students in the Malang Raya region. Based on student responses, 86.9% of respondents believed the representative system (DPRD) could not fully represent the people's mandate. Direct elections were considered to better guarantee political equality (one man, one vote), which could ensure the implementation of democratic principles and become an effective form of social control, compared to the representative system, which was feared to trigger transactional politics. Although the majority of students preferred direct regional elections, they mentioned several weaknesses of direct elections, such as high political costs due to money politics and the risk of social polarization, which could potentially undermine people's sovereignty. This indicates that students are more in favor of direct regional elections despite several unresolved weaknesses and their concern for the regional election system in Indonesia, while still prioritizing the principles of democracy and people's sovereignty.
Studi Komparatif Pandangan Mahasiswa Mengenai Model Pemilihan Kepala Daerah: Analisis Terhadap Asas Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Ahmad Najmi Faris; Marlina; Ariansyah Mustafa; Dekick Jacinda One Alvina; Debbie Ananto Wahyu Pratama; Izza Safira
Publiciana Vol. 19 No. 02 (2026): Publiciana
Publisher : Universitas Tulungagung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36563/9y68jp47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pandangan mahasiswa mengenai model pemilihan kepala daerah dengan fokus analisis pada kesesuaiannya terhadap asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, untuk melihat persepsi dan perilaku politik mahasiswa terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif komparatif (Comparative Approach) dengan membandingkan asas dan teori yang berlaku dengan realitas sosiologis dengan melakukan penyebaran kuisioner pada mahasiswa yang berada di lingkungan Malang Raya. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 86,9% responden berpendapat bahwa pemilihan sistem perwakilan (DPRD) tidak dapat merepresentasikan mandat rakyat secara utuh. Pemilihan langsung dinilai lebih menjamin kesetaraan hak politik (One Man, One Vote) yang dapat menjamin terlaksananya asas demokrasi dan menjadi kontrol sosial yang efektif, dibandingkan dengan sistem perwakilan yang dikhawatirkan memicu politik transaksional. Meskipun sebagian besar mahasiswa memilih pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung, mereka menyebutkan beberapa kelemahan pemilihan langsung seperti tingginya biaya politik akibat politik uang dan risiko polarisasi sosial yang berpotensi merusak kedaulatan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih setuju Pilkada dilakukan secara langsung meskipun memiliki beberapa kelemahan yang masih belum bisa diselesaikan dan respon kepedulian mahasiswa terhadap sistem Pilkada di Indonesia dengan tetap mengedepankan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.