Penelitian ini bertujuan untuk melakukan studi komparatif terhadap pandangan mahasiswa mengenai model pemilihan kepala daerah dengan fokus analisis pada kesesuaiannya terhadap asas demokrasi dan kedaulatan rakyat. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiologi hukum, untuk melihat persepsi dan perilaku politik mahasiswa terhadap sistem pemilihan kepala daerah. Analisis dilakukan dengan pendekatan deskriptif komparatif (Comparative Approach) dengan membandingkan asas dan teori yang berlaku dengan realitas sosiologis dengan melakukan penyebaran kuisioner pada mahasiswa yang berada di lingkungan Malang Raya. Berdasarkan hasil survei, sebanyak 86,9% responden berpendapat bahwa pemilihan sistem perwakilan (DPRD) tidak dapat merepresentasikan mandat rakyat secara utuh. Pemilihan langsung dinilai lebih menjamin kesetaraan hak politik (One Man, One Vote) yang dapat menjamin terlaksananya asas demokrasi dan menjadi kontrol sosial yang efektif, dibandingkan dengan sistem perwakilan yang dikhawatirkan memicu politik transaksional. Meskipun sebagian besar mahasiswa memilih pelaksanaan pilkada dilakukan secara langsung, mereka menyebutkan beberapa kelemahan pemilihan langsung seperti tingginya biaya politik akibat politik uang dan risiko polarisasi sosial yang berpotensi merusak kedaulatan rakyat. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa lebih setuju Pilkada dilakukan secara langsung meskipun memiliki beberapa kelemahan yang masih belum bisa diselesaikan dan respon kepedulian mahasiswa terhadap sistem Pilkada di Indonesia dengan tetap mengedepankan asas demokrasi dan kedaulatan rakyat.