Mey Yulan Moko
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Siti Rahmawaty Igirisa; Mey Yulan Moko; Alvian Mato
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.999

Abstract

ABSTRAKHarmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah guna mencegah tumpang tindih peraturan serta menjamin kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian materi muatan dan teknik penyusunan Perda, yang berdampak pada rendahnya implementasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya memaksimalkan pelaksanaan harmonisasi Raperda di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung oleh peran perancang peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dan jumlah perancang, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dalam konteks perkembangan terbaru, diperlukan inovasi melalui penerapan sistem e-harmonization berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas harmonisasi. Kesimpulannya, optimalisasi harmonisasi Raperda tidak hanya memerlukan penguatan aspek normatif, tetapi juga pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi agar menghasilkan regulasi daerah yang harmonis, berkualitas, dan implementatif.Kata Kunci: Harmonisasi, Raperda, Perda
Pengembangan Pekarangan Hijau sebagai Intervensi Sosial dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Mey Yulan Moko; Siti Rahmawaty Igirisa; Sulistia Harun
KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 6 No. 2 (2025): Desember
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/r27q5161

Abstract

The development of green home gardens is an important strategy for improving family welfare, particularly in Balayo Village, which has extensive yard potential that remains underutilized. The urgency of this community service program arises from the low level of public knowledge and skills in managing home gardens, as well as the need to strengthen household food security in accordance with Law No. 18 of 2012 on Food and the obligation to protect the environment as mandated by Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. The program was implemented using the Participatory Assessment approach, which included problem identification, potential analysis, solution selection, community outreach, and technical assistance in preparing planting media, seedling cultivation, and garden management. The results indicate improved community knowledge, skills, and awareness regarding green home garden management; the formation of learning groups; and an increase in household green space, air quality, and food production. The program also strengthened social interaction and community participation in environmental conservation. Overall, the development of green home gardens proved to be an effective social intervention for enhancing food security, family welfare, and environmental quality at the household level. Keywords: green home garde; social intervention; family welfare; food security.