Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mizan (e-Journal) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI)
Siti Rahmawaty Igirisa
Universitas Nahdlatul Ulama Gorontalo
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
UPAYA MEMAKSIMALKAN PELAKSANAAN HARMONISASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO Siti Rahmawaty Igirisa; Mey Yulan Moko; Alvian Mato
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 7, No 01 (2026): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v7i01.999

Abstract

ABSTRAKHarmonisasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) merupakan tahapan penting dalam pembentukan produk hukum daerah guna mencegah tumpang tindih peraturan serta menjamin kesesuaian dengan sistem hukum nasional. Permasalahan yang sering terjadi adalah masih ditemukannya ketidaksesuaian materi muatan dan teknik penyusunan Perda, yang berdampak pada rendahnya implementasi regulasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya memaksimalkan pelaksanaan harmonisasi Raperda di Provinsi Gorontalo. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris, melalui pengumpulan data primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara kelembagaan, pelaksanaan harmonisasi oleh Kanwil Kemenkumham Gorontalo telah berjalan sesuai ketentuan dan didukung oleh peran perancang peraturan perundang-undangan. Namun, masih terdapat kendala berupa keterbatasan jumlah sumber daya manusia, belum optimalnya Standar Operasional Prosedur (SOP), serta koordinasi antar lembaga yang belum maksimal. Upaya yang dilakukan meliputi peningkatan kapasitas dan jumlah perancang, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah, serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, dalam konteks perkembangan terbaru, diperlukan inovasi melalui penerapan sistem e-harmonization berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas harmonisasi. Kesimpulannya, optimalisasi harmonisasi Raperda tidak hanya memerlukan penguatan aspek normatif, tetapi juga pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemanfaatan teknologi agar menghasilkan regulasi daerah yang harmonis, berkualitas, dan implementatif.Kata Kunci: Harmonisasi, Raperda, Perda
Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum: Analisis Pengawasan Administratif Pada Pemilu 2019 Di Kota Gorontalo Alvian Mato; Siti Rahmawaty Igirisa
Al-Mizan (e-Journal) Vol. 22 No. 2 (2026): Al-Mizan (e-Journal) (in press)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30603/am.v22i2.7937

Abstract

This study analyzes the protection of the constitutional rights of persons with disabilities in the 2019 General Election in Gorontalo City through the perspective of administrative supervision. The research focuses on the role of the General Election Supervisory Agency (Bawaslu) in ensuring that electoral administration processes comply with legal provisions. Using an empirical juridical approach, this study examines supervisory practices across voter data updating, election socialization, polling station accessibility, and voting processes. Data were collected through interviews, observation, and documentation, and analyzed qualitatively. The findings indicate that administrative supervision was conducted in accordance with the regulatory framework of Bawaslu Regulation Number 21 of 2018 and was implemented across all electoral stages. However, several obstacles were identified, including the lack of continuous updating of disability voter data and limited accessibility factors affecting voter turnout. Although supervisory mechanisms functioned effectively in ensuring procedural compliance, they have not fully guaranteed the optimal fulfillment of constitutional rights of persons with disabilities in practice.
Co-Authors Alvian Mato Mey Yulan Moko