Masalah: Transformasi digital di sektor publik sering kali gagal mencapai potensi maksimalnya akibat benturan dengan rigiditas birokrasi, tingginya budaya penghindaran risiko (risk-averse), dan kuatnya sekat ego-sektoral. Tujuan Penelitian: Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana penerapan kepemimpinan tangkas (Agile Leadership) dapat mengurai kekakuan tersebut guna mewujudkan kelincahan kelembagaan dalam tata kelola pemerintahan digital. Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui Systematic Literature Review (SLR) yang mengacu pada pedoman PRISMA terhadap berbagai literatur akademik bereputasi dan pandangan ahli global di bidang manajemen informasi serta tata kelola publik. Hasil Penelitian: Hasil tinjauan menunjukkan bahwa Agile Leadership menuntut pergeseran peran pemimpin dari sekadar pemberi komando menjadi fasilitator lintas batas (boundary-spanning). Transisi ini difasilitasi melalui tiga strategi utama: penerapan tata kelola bimodal (hibrida), penyediaan regulatory sandbox untuk meminimalkan ketakutan bereksperimen, serta pergeseran orientasi evaluasi kinerja dari kepatuhan prosedural menuju penciptaan nilai manfaat. Kesimpulan dan Implikasi: Kesimpulannya, Agile Leadership merupakan katalisator esensial untuk mendobrak sekat struktural birokrasi tanpa mengorbankan akuntabilitas hukum administrasi negara. Implikasinya, institusi pemerintah perlu segera mereformasi kebijakan penganggaran dan evaluasi internalnya agar lebih adaptif terhadap kerja tim lintas fungsi.