<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan analisis terhadap peran dari Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII selaku elit tradisional yang mewujudkan Pemilu Daerah 1951 di Yogyakarta. Keberadaan mereka dalam proses aktualisasi demokrasi pada awal kemerdekaan bukan hanya sekedar simbolis saja, namun sekaligus menjadi aktor politik sentral jalannya demokrasi di tanah Yogyakarta. Pemilu Daerah 1951, seringkali dikatakan sebagai pilot project demokrasi lokal tingkat provinsi pertama di Indonesia. Hal ini menjadi fenomena yang unik karena pemilu daerah kali ini dilaksanakan di tengah masyarakat yang menganut sistem monarki. Fokus penelitian adalah untuk melihat bagaimana peran elit tradisional dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan bagaimana hubungan antara peran elit tradisional dan tingginya partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah milik Kuntowijoyo, yang terdiri atas tahapan heuristik (pengumpulan sumber), kritik sumber (verivikasi dan otentisitas), interpretasi (analisis), dan historiografi (penulisan sejarah). Sumber-sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi arsip, surat kabar sezaman, dan buku-buku yang terkait dengan tema penelitian. Analisis berdasarkan pada Teori Demokrasi dan Teori Otoritas Elit Tradisional. Hasil penelitian menunjukan bahwasannya peran kedua elit tradisional sangat penting dalam Pemilu Daerah 1951. Keduanya secara aktif terlibat baik dalam urusan birokrasi, menjabat ketua KPPP, penyusunan persiapan, turun langsung melakukan sosialisasi dan pengawasan terhadap jalannya pemilu. Keberadaan tokoh monarki dalam proses pemilu terlihat mampu mendorong tingkat partisipasi masyarakat hiingga mencapai 88%. Tingginya partisipasi ini dapat di jelaskan melalui faktor kultural loyalitas masyarakat kepada elit tradisional. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwasannya keberhasilan Pemiu Daerah 1951 di Yogyakarta merupakan manifestasi dari kemampuan para elit tradisional beradaptasi, melakukan kolaborasi, dan memanfaatkan legitimasi kultural untuk mendukung jalannya pemilu ini. Pengalaman Yogyakarta membuktikan bahwasannya elit tradisional tidak selamanya menjadi penghambat demokrasi, namun ternyata elit tradisional dapat menjadi mitra efektif dalam membangun sistem demokrasi.]]>
