Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Local Government Strategies in Maintaining the Quality of Public Services Following Budget Efficiency Policies : A Study of the Mojokerto Regency Government, Bekasi City Government, and Blora Regency Government Abdul Hakim; Arief Rachmat Fauzi; Yacinta Stefila Paramawati
JURNAL SAINS SOSIAL DAN HUMANIORA (JSSH) Vol. 5 No. 1 (2025): JSSH : Jurnal Sains, Sosial dan Humaniora
Publisher : Lembaga Penellitian, Pengabdian dan Publikasi (LP3M), UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALUKU UTARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52046/jssh.v5i1.2645

Abstract

This study aims to analyze local government responses to the budget efficiency policy mandated by Presidential Instruction No. 1 of 2025. The research focuses on three regions in Java Island; Mojokerto Regency, Bekasi City, and Blora Regency which represent varying levels of budget efficiency impact. Using a qualitative descriptive approach and case study method with data triangulation, the study finds that the effectiveness of budget efficiency policies is strongly influenced by three main factors: good governance, political stability, and bureaucratic capacity. Each region adopted distinct strategies to sustain public services, including digitalization, prioritization of essential sectors, and political negotiation. The findings suggest that the success of efficiency policies largely depends on local fiscal capacity and coordination among key stakeholders. The study recommends that the central government provide clearer technical guidelines and strengthen fiscal capacity and public participation at the local level.
Implementing the Role of Civil Servants as the Binding Force and Unifying Element of the Nation within the Surabaya City Government Abdul Hakim; Arief Rachmat Fauzi; Aris Fajari Teguh Nugroho; Yacinta Stefila Paramawati; Ika Trisnasari
Journal of Political and Governance Studies Vol. 2 No. 2 (2026): April 2026
Publisher : Catalist Indo Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64670/jpgs.v2i2.86

Abstract

Background Civil servants play a strategic role not only as implementers of public policy and providers of public services, but also as the glue that binds and unites the nation. This study aims to analyze the implementation of the civil servants’ role as the glue that binds and unites the nation within the Surabaya City Government. Methods This study employs a descriptive method with a qualitative approach through literature review and interviews with employees within the Bakesbangpol and the Organization Division of the Surabaya City Government. Analysis was conducted using a top-down policy implementation approach to assess the extent to which local government policies and programs are translated into practical implementation on the ground. Results The findings indicate that the implementation of civil servants’ roles in Surabaya has been carried out systematically. This implementation demonstrates that civil servants not only perform administrative functions but also act as agents of social change, contributing to strengthening social cohesion and maintaining national unity at the local level. Conclusions The implementation of the role of ASN as a unifying force for the nation within the Surabaya City Government has been carried out systematically and supported by various cross-sectoral collaborative programs. ASN not only perform administrative functions but also act as agents of social change in strengthening social cohesion and national values within the community.
Digitalisasi terhadap Pelayanan Publik (Implementasi Digitalisasi Terhadap Pelayanan Publik di Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Jember): Digitalization of Public Services (Implementation of Digitalization of Public Services in the Kediri City Government and Jember Regency) Arief Rachmat Fauzi; Abdul Hakim
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 10: Oktober 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i10.6146

Abstract

Dewasa ini, layanan publik dituntut untuk semakin cepat, murah, mudah, dan transparan. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah tengah gencar melakukan digitalisasi di segala sektor pemerintahan dengan harapan dapat mewujudkan pelayanan publik yang terpadu, berkualitas, dan terpercaya. Pemerintah telah mengeluarkan Perpres No. 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional dan diakselerasi dengan Perpres No. 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. Namun, dalam perjalanannya masih ditemui beberapa kendala seperti maladministrasi hingga ketimpangan penggunaan teknologi di beberapa wilayah di Indonesia baik dalam hal akses terhadap teknologi maupun kemampuan individu dalam penggunaan teknologi informasi. Untuk itu, dilakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan teknik random narratives approach pada dua pemerintah daerah yaitu Pemerintah Kabupaten Jember dan Pemerintah Kota Kediri untuk mengetahui efektivitas penerapan digitalisasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dengan memanfaatkan informasi yang berkaitan dengan hasil IPP serta hasil indeks SPBE. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan enam komponen penerapan e-government yaitu aspek pengembangan aplikasi, pengembangan kompetensi, konektivitas, regulasi, citizen interface, serta permodalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada Pemerintah Kota Kediri, optimalisasi digitalisasi birokrasi tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Sementara Pemerintah Kabupaten Jember tetap dapat memberikan layanan publik dengan kualitas yang baik meskipun digitalisasi birokrasi belum optimal. Perlu diketahui bahwa hasil penelitian ini tidak terlepas dari pengaruh beberapa aspek seperti tantangan yang dihadapi serta kekuatan yang dimiliki masing-masing instansi. Secara umum, peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi birokrasi pada kedua instansi dapat terwujud dengan adanya pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur, perencanaan pengadaan pegawai yang baik, serta peningkatan partisipasi publik.