<![CDATA[Pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu ciri utama sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang mandat rakyat serta menuntut adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendorong partai politik untuk membentuk koalisi dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Koalisi tersebut tidak jarang melahirkan kesepakatan politik yang berlanjut hingga tahap pembentukan kabinet, khususnya terkait dengan pembagian kuota jabatan menteri. Dalam praktiknya, hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri kerap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan koalisi politik, sehingga membuka ruang intervensi partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip sistem presidensialisme yang menekankan independensi eksekutif. Di sisi lain, meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat kementerian menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pembentukan kabinet. Seiring dengan perkembangan konsep negara hukum, pelaksanaan hak prerogatif presiden di berbagai negara mengalami pembatasan melalui prinsip dan regulasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet berdasarkan koalisi partai politik serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip sistem presidensialisme dan negara hukum di Indonesia.]]>
