Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Marwah Hukum
Else Suhaimi
Universitas Muhammadiyah Palembang
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pembentukan Kabinet Berdasarkan Koalisi Partai Politik Dalam Sistem Presidensialisme Else Suhaimi
Marwah Hukum Vol 4, No 1 (2026): Januari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/mh.v4i1.10946

Abstract

Pemilihan presiden secara langsung merupakan salah satu ciri utama sistem pemerintahan presidensial yang menempatkan presiden sebagai pemegang mandat rakyat serta menuntut adanya keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun, penerapan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) mendorong partai politik untuk membentuk koalisi dalam pengusungan calon presiden dan wakil presiden. Koalisi tersebut tidak jarang melahirkan kesepakatan politik yang berlanjut hingga tahap pembentukan kabinet, khususnya terkait dengan pembagian kuota jabatan menteri. Dalam praktiknya, hak prerogatif presiden dalam pengangkatan menteri kerap dilaksanakan berdasarkan kesepakatan koalisi politik, sehingga membuka ruang intervensi partai politik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini dinilai tidak sejalan dengan prinsip sistem presidensialisme yang menekankan independensi eksekutif. Di sisi lain, meningkatnya kasus korupsi yang melibatkan pejabat kementerian menunjukkan adanya persoalan serius dalam tata kelola pembentukan kabinet. Seiring dengan perkembangan konsep negara hukum, pelaksanaan hak prerogatif presiden di berbagai negara mengalami pembatasan melalui prinsip dan regulasi hukum. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam pembentukan kabinet berdasarkan koalisi partai politik serta menelaah kesesuaiannya dengan prinsip sistem presidensialisme dan negara hukum di Indonesia.
Penerapan Asas Konsinyasi Dalam Penyelesaian Sengketa Jual Beli Online Else Suhaimi; Ratna Paramita
Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan Vol 7, No 1 (2025): Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32502/khk.v7i1.10070

Abstract

Sistem jual beli online atau elektronik, akhir-akhir ini banyak diminati masyarakat regional dengan menggunakan jaringan internet. Antara pembeli dan penjual bertemu dalam bentuk aplikasi penjualan. Berbada dengan cara jual beli konvensional, antara pembeli dan penjual bertemu langsung untuk melakukan transaksi. Jual beli online melalui aplikasi Shopee merupakan wujud dari perjanjian konsinyasi. Melalui aplikasi Shopee para penjual melakukan jual beli secara online dengan cara pemesanan dan antar ke tempat pembeli melalui jasa kurir. Dalam pelaksanaan di lapangan kadang terdapat permasalahan misalnya barang yang dipesan tidak sesuai atau mengalami kerusakan. Melalui mekanisme perjanjian konsinyasi upaya penyelesaian perselisihan yang timbul akibat jual beli online terhadap pelanggan yang dirugikan melalui forum pertemuan / pusat resolusi yang disediakan oleh Shopee secara online, dimana Shopee bertindak sebagai pihak ketiga. Terdapat  dua bentuk cara penyelesaian yaitu mengembalikan barang atau mendapatkan uang kembali asalkan ada video unboxing yang jelas. Ketika sudah di putuskan kesepakatan, kesepakatan dapat diambil dengan kesediaan penjual untuk memberikan kompensasi / ganti rugi yang berupa pengembalian barang dan pengembalian uang dan biaya pengiriman nya gratis apabila melalui aplikasi Shopee (gratis ongkir).
Optimalisasi Fungsi strategis Partai Politik Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Else Suhaimi
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v5i1.2017

Abstract

This study examines the issue of optimizing the strategic functions of political parties following Constitutional Court Decision No. 62/PUU-XXII/2024, which abolished the presidential threshold requirement for the nomination of the President and Vice President. Until now, the presidential threshold mechanism has influenced political parties’ recruitment functions by encouraging the formation of pragmatic coalitions that are not always based on ideology, cadre development, and party platforms. This study aims to analyze the implications of the abolition of the presidential threshold on political parties’ recruitment functions as well as the design of the presidential and vice-presidential nomination process within Indonesia’s constitutional democratic system. This study employs a normative legal research method using legislative, conceptual, and case-based approaches through an analysis of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, election laws and regulations, and Constitutional Court rulings related to the presidential threshold. The results of the study indicate that the elimination of the presidential threshold opens opportunities for political parties to optimize their cadre development and political recruitment through a systematic, tiered process grounded in the party’s ideology and vision-mission. This optimization must be supported by the formation of coalitions based on shared policy agendas and the public interest, rather than merely the division of power. Thus, the Constitutional Court’s ruling can strengthen democratic political competition, the equality of political parties’ rights, and the quality of national leadership.
Co-Authors Ratna Paramita