Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEBAH Eduvest - Journal of Universal Studies
Faonaso Harefa
Universitas Pertahanan, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Model of State Defense Strengthening Responding to the Impact of Eliminating the Presidential Threshold in Order to Realize Inclusive Democracy Cecilia Cecilia; Faonaso Harefa
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 5 No. 9 (2025): Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59188/eduvest.v5i9.52175

Abstract

Indonesia's democratic consolidation faces new challenges following the Constitutional Court's decision to eliminate the presidential threshold, fundamentally altering the political landscape and potentially affecting national defense mechanisms. In an era where political fragmentation can undermine governmental effectiveness and national security, understanding the relationship between electoral reforms and defense capabilities becomes crucial for maintaining state sovereignty. This research aims to develop a comprehensive model for strengthening national defense in response to the elimination of the presidential threshold to realize inclusive democracy. The method used is a mixed-method approach, combining qualitative analysis with NVivo 12 software and quantitative analysis using SEM PLS-4. The results of the research show that politics and democracy significantly affect National Defense, with a coefficient of 0.468 and a p-value of 0.023, which indicates a significant effect at the 5% significance level. This indicates that political stability and democracy have a greater role in forming national defense. The model of strengthening the coalition system in parliament can encourage inter-party consensus to maintain government stability, ensure that defense policies continue to operate, maintain the neutrality of the TNI, keep the National Police consistent and committed to state security, and maintain society's role in overseeing politics and democracy. This research contributes to defense policy literature by providing empirical evidence of how electoral system changes impact national security frameworks, offering practical insights for policymakers navigating democratic transitions while maintaining effective defense capabilities.
Health resilience of Indonesian Army using traditional medicine in high risk areas with limited services Faonaso Harefa; Caecilia F. Harsono
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.482

Abstract

Latar Belakang: Penelitian ini berangkat dari kondisi prajurit TNI-AD yang bertugas di wilayah rawan, pedalaman, dan daerah terluar yang menghadapi keterbatasan serius dalam akses layanan kesehatan sehingga mendorong penggunaan pengobatan tradisional sebagai strategi alternatif pengobatan. Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pengobatan tradisional digunakan prajurit sebagai bentuk ketahanan kesehatan di tengah minimnya fasilitas medis, tenaga kesehatan, dan suplai obat maupun vitamin. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam, kemudian dianalisis menggunakan NVivo 12 untuk mengidentifikasi tema dan pola temuan. Hasil: Penelitian menunjukkan bahwa akses kesehatan terbatas, kuatnya pengetahuan lokal, endemis malaria, serta minimnya dukungan medis formal membuat prajurit bergantung pada ramuan tradisional  dan praktik budaya setempat. Faktor sosial-budaya, persepsi risiko, dan konstruksi lokal tentang sehat-sakit menjadi determinan utama dalam perilaku pencarian pengobatan. Kesimpulan: Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketergantungan prajurit TNI-AD pada pengobatan tradisional di wilayah rawan terutama disebabkan oleh keterbatasan fasilitas kesehatan modern, kurangnya tenaga medis, tidak memadai¬nya suplai obat dan vitamin, serta dominannya pengaruh budaya lokal dalam memaknai sehat dan sakit. Praktik pengobatan tradisional menjadi strategi adaptif yang muncul secara alami untuk mengisi kekosongan layanan medis, sehingga penguatan dukungan kesehatan pertahanan dan peningkatan akses layanan kesehatan modern menjadi kebutuhan mendesak bagi prajurit dalam melaksanakan tugas operasi militer selain Perang
Legal and ethical governance of civil military health collaboration for disaster management: Health Law Faonaso Harefa; Caecilia F. Harsono
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.483

Abstract

Latar Belakang: Indonesia yang rawan terjadinya bencana   dan dalam penangannya masih bervariasi interprestasi antara Kementerian Pertahanan-Indonesian Military dengan kementerian dan lembaga negara terkait yang memiliki otoritas penuh penanggulangan Bencana alam dan Bencana non alam tersebut sehingga muncul kebutuhan untuk memberikan kejelasan hukum, etika, dan prosedur dalam mekanisme dukungan kesehatan pertahanan.  Tujuan: Pentingnya kejelasan kolaborasi Sipil-Militer dalam penanggulanagan bencana di Indonesia. Metode: menggunakan yuridis normatif melalui kajian pustaka meliputi; perundang-undangan, pendekatan konseptual, perbandingan dengan analisis gramatikal, sistematis, dan teleologis. Temuan:  Penelitian ini menemukan bahwa adanya fragmentasi regulasi, ketidakjelasan batas kewenangan sipil-militer, dan ketiadaan Perjanjian Kerja Sama, dan    Standar Operasional Prosedur  (SOP) bagaimana dukungan kesehatan pertahanan dilakukan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang hal ini dapat berpotensi  melanggar hukum nasional, prinsip etika pelayanan kesehatan, dan nilai-nilai budaya masyarakat terdampak. Kesimpulan: Penelitian ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi, penguatan    Perjanjian Kerja Sama dan   Standar Operasional Prosedur  (SOP) antara Kemhan-TNI dengan BNPB    sebagai dasar hukum, etika, dan administratif agar Kesehatan Pertahanan-Kesehatan TNI secara hukum legal atau formal dalam memberikan dukungan Kesehatan Pertahanan-Kesehatan TNI kepada BNPB dalam Penanggulangan Bencana Alam
Interoperability of civilian medical teams and TNI CBRN units to strengthen public health protection during CBRNE emergencies Faonaso Harefa; Cecilia F. Harsono
Lebah Vol. 19 No. 3 (2026): January: Pengabdian
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/lebah.v19i3.501

Abstract

Latar Belakang: Secara global, ancaman Chemical, Biological, Radiological, Nuclear, and Explosive (CBRNE) diakui sebagai enduring threat terhadap keamanan dan kesehatan publik. Namun, di Indonesia ancaman CBRNE belum dipersepsikan sebagai isu strategis yang secara langsung memengaruhi kesehatan publik dan pertahanan negara. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas koordinasi dan kolaborasi antara sektor kesehatan sipil, Satuan Nubika TNI, dan Kesehatan Pertahanan dalam merespons potensi ancaman CBRNE di Indonesia. Metode: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui kajian pustaka terhadap regulasi dan dokumen kebijakan, serta data sekunder dari media massa daring yang relevan. Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif Creswell (2014), meliputi pengorganisasian data, pengkodean, penarikan tema, dan interpretasi temuan. Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa respons terhadap ancaman CBRNE di Indonesia belum menjadi prioritas nasional. Belum terdapat perjanjian kerja sama permanen antara sektor kesehatan sipil dan otoritas terkait seperti BAPETEN, BNPB, BNPT, dan Brimob Polri dengan Kesehatan Pertahanan dan Satuan Nubika TNI. Pola kolaborasi lintas sektor yang berjalan selama ini masih bersifat reaktif dan insidental. Kesimpulan: Efektivitas respons ancaman CBRNE di Indonesia hanya dapat ditingkatkan melalui penegasan pemerintah terhadap status CBRNE sebagai ancaman serius, yang diinstitusionalisasikan dalam regulasi serta diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor berbasis perjanjian kerja sama permanen
Co-Authors Caecilia F. Harsono Caecilia F. Harsono Cecilia Cecilia Cecilia F. Harsono