Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Andi Cibu
Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Makassar
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Terhadap Warga Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Andi Cibu; Muh Iqlal Saifullah
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 8: Juli 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i8.17399

Abstract

Pengujian Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam sistem peradilan tata usaha negara merupakan instrumen penting dalam menjamin perlindungan hukum bagi warga negara terhadap tindakan badan atau pejabat tata usaha negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengujian AUPB di Pengadilan Tata Usaha Negara serta mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya dalam praktik peradilan. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan-undangan dan pendekatan kontekstual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, peraturan perundang-undangan terkait peradilan tata usaha negara, serta putusan-putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan AUPB oleh hakim di Pengadilan Tata Usaha Negara mengalami perkembangan yang cukup signifikan, ditandai dengan adanya putusan yang menjadikan AUPB sebagai dasar utama dalam membatalkan keputusan tata usaha negara yang merugikan warga negara. Namun demikian, penerapan tersebut belum sepenuhnya konsisten karena masih terdapat kecenderungan pendekatan legalistik-formal dalam sebagian kesimpulan. Selain itu, efektivitas pengujian AUPB dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kejelasan norma, kapasitas dan paradigma hakim, kualitas pembuktian, konsistensi yurisprudensi, budaya hukum birokrasi, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparatur peradilan, serta pembentukan yurisprudensi yang konsisten guna menjadikan AUPB sebagai instrumen yang efektif dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan berkeadilan.
Eksistensi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Terhadap Lembaga Negara Independen Andi Cibu; Iqlal Saifullah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16225

Abstract

Perkembangan ketatanegaraan Indonesia pascareformasi ditandai dengan lahirnya berbagai lembaga negara independen yang berfungsi memperkuat mekanisme checks and balances serta menjamin profesionalitas dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi strategis negara. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut menimbulkan dinamika baru dalam sistem pemisahan kekuasaan, khususnya terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi konstitusional kewenangan pengawasan DPR terhadap lembaga negara independen serta implikasinya terhadap prinsip independensi kelembagaan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait fungsi DPR, serta undang-undang yang mengatur lembaga negara independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi pengawasan DPR merupakan kewenangan konstitusional dalam kerangka checks and balances, namun pelaksanaannya harus dibatasi oleh prinsip independensi dan akuntabilitas agar tidak berubah menjadi bentuk intervensi politik. Oleh karena itu, diperlukan model pengawasan yang proporsional dan berbasis konstitusi guna menjaga keseimbangan antara kontrol demokratis dan otonomi kelembagaan.
Co-Authors Iqlal Saifullah Muh Iqlal Saifullah