Yohanes Higayon
Universitas Mpu Tantular

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penerapan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi melalui Penyalahgunaan Kewenangan dalam Kegiatan Keagenan Asuransi pada PT Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) (Studi Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst) Yohanes Higayon; Hudi Yusuf
Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara Vol. 3 No. 03 (2026): JUNI - JULI 2026
Publisher : PT. Intelek Cendikiawan Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang banyak terjadi dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Korupsi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk pengambilan aset negara secara langsung, tetapi juga dapat dilakukan melalui pemanfaatan jabatan dan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat untuk memberikan keuntungan kepada diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pembuktian unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi aspek penting dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diputus dalam Putusan Nomor 100/Pid.Sus/Tpk/2024/PN.Jkt.Pst, serta mengkaji pertimbangan hukum majelis hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus (case approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, serta literatur hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan pertanggungjawaban pidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara ini menempatkan unsur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Majelis hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan alternatif kedua yang didasarkan pada Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP. Selain menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda, putusan juga mengatur pembayaran uang pengganti yang dalam perkara ini dikompensasikan dengan uang yang telah dititipkan terdakwa ke rekening penampungan KPK. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui penyalahgunaan kewenangan tidak hanya bertujuan memberikan sanksi kepada pelaku, tetapi juga menjaga prinsip akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola yang baik dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Efektivitas pemberantasan korupsi memerlukan penerapan hukum yang konsisten disertai penguatan sistem pengawasan internal agar penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah sejak awal.
Perlindungan Hukum terhadap Anak Pelaku Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yohanes Higayon; Appe Hutauruk; Hotman Sinambela
VIVA THEMIS Vol 9, No 2 (2026): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v9i2.5738

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana kekerasan seksual serta penerapan sanksi pidana dalam sistem peradilan pidana anak. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Analisis dilakukan terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak serta penerapannya dalam perkara anak pelaku kekerasan seksual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum diberikan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, bantuan hukum, pendampingan orang tua dan Pembimbing Kemasyarakatan, perlindungan identitas, persidangan tertutup, serta penerapan pidana penjara sebagai ultimum remedium. Dalam perkara yang dikaji, anak pelaku berusia 16 tahun dijatuhi pidana penjara selama 10 bulan dan pelatihan kerja selama 2 bulan di PPSGBK Cileungsi. Pemidanaan tersebut menunjukkan orientasi pembinaan dan rehabilitasi dengan mempertimbangkan kondisi individual anak, hasil Litmas, serta dampak terhadap korban. Penelitian menyimpulkan bahwa perlindungan terhadap anak pelaku harus tetap diseimbangkan dengan pemulihan dan perlindungan terhadap anak korban.