<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam efektivitas penerapan pidana penjara pengganti denda (subsider) bagi pelaku tindak pidana narkotika golongan I melalui perspektif asas kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan sanksi denda dengan nilai nominal yang sangat tinggi guna memberikan efek jera secara ekonomi dan memiskinkan jaringan peredaran gelap narkotika. Namun, pada tataran implementasi, terdapat fenomena di mana terpidana cenderung lebih memilih untuk menjalani pidana kurungan atau penjara subsider dibandingkan membayar denda tersebut karena faktor ketidakmampuan ekonomi serta tidak sebandingnya durasi penjara pengganti dengan besaran denda yang dijatuhkan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian mencakup pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan menggunakan data sekunder berupa norma hukum, literatur, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda dalam kasus narkotika seringkali gagal mencapai tujuan filosofisnya, yaitu pemiskinan bandar narkotika, akibat adanya disparitas putusan hakim dan kelemahan mekanisme eksekusi harta benda oleh jaksa. Praktik penjara subsider yang durasinya relatif singkat menciptakan celah hukum yang mereduksi esensi hukuman denda itu sendiri. Hal ini berimplikasi pada timbulnya ketidakpastian hukum dan kegagalan dalam menciptakan efek jera (deterrent effect) yang bersifat finansial. Penelitian ini menyimpulkan perlunya formulasi ulang mengenai standar konversi denda ke pidana penjara serta optimalisasi pelacakan aset (asset tracing) sejak tahap penyidikan guna menjamin efektivitas penegakan hukum lingkungan narkotika yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum]]>
