Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal Law and Government
Alya Zulfana Rahman
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Terhadap Jual Beli Akun Netflix Sharing Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Alya Zulfana Rahman; Moh Hatta
Journal Law and Government Vol 4, No 1 (2026): Februari
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v4i1.38964

Abstract

Fenomena jual beli akun Netflix dengan sistem sharing semakin marak seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan hiburan digital yang terjangkau. Praktik ini umumnya dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memiliki hubungan kontraktual dengan Netflix dan menawarkan akses dengan harga murah melalui media sosial maupun marketplace. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan yuridis karena pembagian akun di luar satu rumah tangga bertentangan dengan ketentuan lisensi Netflix, serta berpotensi melanggar hukum perdata, ketentuan hak cipta, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis legalitas jual beli akun Netflix sharing menurut hukum positif Indonesia, kedudukan para pihak dalam perspektif perlindungan konsumen, serta kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip fikih muamalah. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi akun sharing melanggar syarat objektif perjanjian, berpotensi merupakan pelanggaran hak cipta, serta mengabaikan hak konsumen atas informasi dan jaminan layanan. Dalam perspektif hukum Islam, transaksi ini mengandung unsur gharar, tadlis, serta pelanggaran haq al-intifā’, sehingga tergolong akad tidak sah. Dengan demikian, baik hukum Islam maupun hukum positif memandang praktik tersebut tidak layak dipertahankan secara hukum.
Co-Authors Moh Hatta