Farhan Bhagaskara Handoko
Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

EVALUASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) BAGI KELUARGA MISKIN DI KOTA SURABAYA Danu Firman Cahya Sysnanda; Purwasih Diansiwi; Farhan Bhagaskara Handoko
T JDP (JURNAL DINAMIKA PEMERINTAHAN) Vol 8 No 02 (2025): Agustus 2025
Publisher : LPPM Universitas Abdurrab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36341/jdp.v8i02.6265

Abstract

Poverty remains one of the most pressing social issues and continues to be a major challenge for both central and local governments. To address this problem, the Surabaya City Government has implemented the Direct Cash Assistance (BLT) program, targeting poor households that have not previously received assistance from other programs. This study aims to evaluate the implementation of the BLT program in Kapasmadya Baru Village, Tambaksari District, Surabaya City, which is among the areas with the highest number of poor households. The research employed a qualitative approach with a descriptive technique, using in-depth interviews and supporting literature studies. The evaluation was conducted based on six indicators from William N. Dunn’s policy evaluation theory: effectiveness, efficiency, adequacy, equity, responsiveness, and appropriateness. The findings reveal that the BLT program has been fairly helpful for poor households in meeting basic needs such as education and daily consumption. However, its implementation still faces challenges, particularly in terms of targeting accuracy, data updating, and equitable distribution of aid. The government needs to strengthen data verification mechanisms as well as enhance transparency and public outreach to ensure that assistance is delivered more fairly and effectively.  
PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH MAKANAN DAN MINUMAN DI KOTA SURABAYA MELALUI PROGRAM JAWA TIMUR BELANJA ONLINE Farhan Bhagaskara Handoko; Ertien Rining Nawangsari
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 13 No. 6 (2026): 2026 Juni
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v13i6.941

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor makanan dan minuman di Surabaya melalui Program Belanja Online Jawa Timur (Jatim Bejo). Program Jatim Bejo adalah program pemberdayaan berbasis digital yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk memperluas keterlibatan UMKM dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui pasar online. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri dari staf Biro Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Jawa Timur, UMKM di sektor makanan dan minuman, dan instansi pemerintah daerah (PPH) yang menggunakan program tersebut. Analisis penelitian menggunakan teori pemberdayaan menurut Suaib (2023) yang mencakup indikator kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, dan kontrol. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Jatim Bejo mampu meningkatkan kesejahteraan UMKM dengan meningkatkan omset dan memperluas pasar. Program ini juga memberikan akses mudah ke pasar pemerintah, pelatihan, pendampingan, dan penggunaan teknologi digital. Selain itu, program ini mendorong peningkatan kesadaran di kalangan UMKM mengenai pentingnya kualitas produk, legalitas bisnis, dan profesionalisme dalam menjalankan usaha. Tingkat partisipasi UMKM dalam sosialisasi dan penggunaan platform digital juga relatif tinggi. Mengenai indikator kontrol, sistem transaksi yang transparan dan terstruktur memberikan rasa aman dan peluang yang lebih adil bagi UMKM dalam proses pengadaan pemerintah. Namun kendalanya tetap ada, termasuk tingkat transaksi antar pelaku usaha dan rendahnya pemahaman teknologi digital di kalangan sebagian UMKM. Oleh karena itu, perlu dilakukan perbaikan sistem pendampingan dan pengembangan untuk memastikan manfaat program terdistribusi secara lebih merata.