Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Reconstructing Women's Status in Mowea Sarapu: Customary Divorce, Maqasid al-Shari'ah, and Gender Justice in Tolaki Muslim Legal Pluralism, Indonesia Muh. Akbar Fhad Syahril; Zainuddin Zainuddin; Anatolijs Krivins; Wiwin Wiwin; Nurhaedah Hasan; Hardi Lestari Adi Hafid
Jurnal Theologia Vol. 36 No. 2 (2025)
Publisher : The Faculty of Ushuluddin and Humanities, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21580/teo.2025.36.2.29864

Abstract

This study examines the practice of Mowea Sarapu within the Tolaki Muslim community in Indonesia, focusing on the husband as the primary unit of analysis. In this context, the husband symbolically "hands over" the cheating wife to his lover through the ritual of splitting the sarong and the payment of customary fines, often without formal divorce. The purpose of this study is to examine the conformity of these practices with Islamic norms (marriage, talaq, ishlah, and maqasid al-shari'ah) and to evaluate the normative position of women at the intersection of customs, religion, and state law. Utilizing normative legal research methods with conceptual and comparative approaches, this study draws on a literature review that focuses on the Tolaki/Kalosara tradition, Islamic family law, gender discourse, and Indonesian positive law. The findings suggest that Mowea Sarapu is able to mitigate communal conflict and restore dignity, but it creates a liminal zone for women's legal status, which is vulnerable to livelihood insecurity, hereditary issues, and stigma. The novelty lies in its framing as a reconstructable "ishlah adat." The contribution of research, in the form of socio-theological frameworks (maqasid, legal pluralism, and gender justice), aims to transform it into a model that is women-centered, more equitable, and in line with substantive justice and the rule of law.
Tinjauan Hukum Terhadap Hak-Hak Petani Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Air Untuk Irigasi Di Kabupaten Sidenreng Rappang Hartono Hamzah; Abd. Said; Asrul Hidayat; Ibrahim Fattah; Nurhaedah Hasan
Animha Law Journal Vol 2 No 2 (2025): Animha Law Journal
Publisher : Astha Grafika

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65675/alj.v2i2.160

Abstract

Penelitian ini mengkaji tinjauan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan sumber daya air untuk irigasi di Kabupaten Sidenreng Rappang. Fokus utama penelitian ini adalah mengevaluasi perlindungan hukum hak-hak petani dalam pemanfaatan air irigasi dan mengkaji implementasi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak petani dan mengamati praktik pemanfaatan air di lapangan. Data dikumpulkan melalui observasi, tinjauan pustaka, dan analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana undang-undang mengatur akses dan distribusi air bagi petani, serta bagaimana peraturan perundang-undangan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah menetapkan hak-hak petani atas air irigasi, implementasinya belum sepenuhnya mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan. Distribusi air masih belum merata antara hulu dan hilir, dan kasus-kasus penyalahgunaan menyebabkan akses air yang tidak merata bagi petani. Oleh karena itu, pengawasan yang lebih ketat dan kebijakan yang menjamin distribusi air yang lebih merata diperlukan. Penyelenggaraan sistem irigasi yang adil dan berkelanjutan sangat penting untuk menjaga hak-hak petani dan menjaga keberlanjutan sumber daya air untuk pertanian di Kabupaten Sidenreng Rappang.