Garuda - Garba Rujukan Digital

PERAN POLISI HUTAN DALAM PENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DI INDONESIA Asram AT Jadda
Madani Legal Review Vol. 3 No. 2 (2019): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v3i2.405

This study aims to determine the role of the forest police in overcoming the crime of illegal logging in the forest area of Pinrang Regency and the factors that become obstacles for the forest police in overcoming the crime of illegal logging in the forest area of Pinrang Regency. The research was conducted in Kaseralau Village, Pinrang District Batulappa District, namely in the Pinrang District Forestry Service, by conducting direct interviews with the Head of the Pinrang District Forestry Service, members of the Forest Police and community leaders and reviewing Laws and other literature relating to research. Data analysis was performed using descriptive - qualitative analysis. The findings obtained from this study include: (1) In its implementation, the forest police have not played an optimal role in tackling crime in Pinrang District, especially in the village of Kaseralau. This is because the forest police do not exercise their authority as stipulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry; (2) Factors of illegal logging in forest areas which become an challenge for forest police to deal with illegal logging in the forest area of Pinrang District, especially in the village of Kaseralau, there are no investigators from the Forestry Office of Pinrang Regency so that all cases of illegal logging are submitted to the Police Pinrang. Another obstacle is the lack of forest police personnel and the lack of operational facilities. In addition, the geography of the forest area of Pinrang District specifically in the village of Kaseralau also affected because the forest area was difficult to reach by the forest police

Praktek Akuntabilitas Pengelolaan APBDesa (Studi di Desa Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang) Ibrahim Fattah; Asram A.T Jadda; Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Asrul Hidayat
Jurnal Kewarganegaraan Vol 6 No 2 (2022): Desember 2022
Publisher : UNIVERSITAS PGRI YOGYAKARTA

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pelaksanaan akuntabilitas APBDesa di Desa Bungi, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang Dalam Perspektif Otonomi Desa berdasarklan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa di Desa Bungi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris normatif. Data yang digunakan dalam peneltian ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBDesa di Desa Bungi, secara umum sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Bungi adalah adanya publikasi APBDesa melalui baliho besar dan APBDesa diumumkan di masjid, dan adanya hibah lahan Kepala Desa Bungi untuk pembangunan Sport Center Desa.Kata Kunci: Akuntabilitas, Pengelolaan APBDesa, Otonomi Desa.Â AbstractThis study aims to determine 1) the implementation of APBDesa accountability in Bungi Village, Duampanua District, Pinrang Regency in the Perspective of Village Autonomy based on Law no. 6 of 2014 concerning Villages, and 2) Factors affecting the implementation of Village Fund Accountability in Bungi Village. The research method used is normative empirical legal research. The data used in this research are primary data and secondary data. The results showed that the data on the implementation of accountability for the management of APBDesa in Bungi Village, in general, were in accordance with the provisions of Law Number 6 of 2014. The factors that influenced the implementation of accountability for the management of village funds in Bungi Village were the publication of APBDesa through large billboards and the announcement of the APBDesa. at the mosque, and a land grant from the Bungi Village Head for the construction of the Village Sport Center.Keywords: Accountability, Village Budget Management, Village Autonomy

Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice â€œMenciptakan Pengacara Rakyatâ€ Wahyu Rasyid; Hartono Hamzah; Juhaera Juhaera; Jumriani Jumriani; Retni Retni
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 1, No 1 (2022): October 2022
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Abstrak Pelatihan ini berjudul Pelatihan dan Pendampingan Paralegal Restorative Justice â€œMenciptakan Pengacara Rakyatâ€, di Kota Parepare. Tujuan Pelatihan ini untuk memberikan pemahaman tentang Paralegal dan Restorative Justice, sehingga dapat Menciptakan Pengacara Rakyat di Kota Parepare. Pelatihan ini di khususkan untuk Paralegal dan Mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Parepare. Metode yang digunakan adalah penyampaian materi dan diskusi dengan Paralegal dari DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak), dan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Kesimpulan dari Pelatihan ini adalah LBH (Lembaga Bantuan Hukum), dapat memaksimalkan peran dan fungsinya sebagai fasilitator bagi para pencari keadilan.Kata Kunci: Paralegal, Restorative Justice, LBHÂ AbstractThis training is entitled Restorative Justice Paralegal Training and Assistance â€œCreating People's Lawyersâ€, in the City of Parepare. The purpose of this training is to provide an understanding of Paralegal and Restorative Justice, so that they can create People's Lawyers in the City of Parepare. This training is specifically for Paralegals and Students of the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Parepare. The method used is the delivery of materials and discussions with paralegals from DP3A (Women's Empowerment and Child Protection Office) and P2TP2A (Integrated Service Center for Women and Children Empowerment). The conclusion of this training is that LBH (Legal Aid Institute) can maximize its role and function as a facilitator for justice seekers.Keywords: Paralegal, Restorative Justice, LBH

Fungsi Polisi Hutan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging Di Kawasan Hutan Kabupaten Pinrang Hartono Hamzah; La Ode Husen; Nasrullah Arsyad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v4i1.1489

Tujuan penelitian menganalisis fungsi polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kecamatan batulappa Kabupaten Pinrang dan faktor-faktor yang mempegaruhi. Penelitian ini menggunakan metode hukum Empiris (nondoctrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi polisi hutan sangatlah penting untuk menjaga keutuhan kawasan hutan serta mencegah terjadinya kerusakan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Polisi hutan kabupaten pinrang belum menjalankan fungsi sebagai mana mestinya, yaitu melakukan kunjungan ke lapangan setiap harinya, pelaksanan tindakan preventif yakni sosialisasi pentingnya hutan terhadap masyarakat. Serta Pelaksanaa tugas polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging di Kabupaten Pinrang belum berjalan secara optimal sebagaimana yang diharapkan karena masih terjadi kerusakan hutan yang diakibatkan oleh illegal logging dan banyaknya tantangan polisi hutan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pelaksanaan tugas polisi kehutanan menanggulangi tindak pidana illegal logging di kawasan hutan kabupaten pinrang adalah minimnya sarana prasarana, minimnya personil Polisi Kehutanan, dan tidak adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil. The research objective is to analyze the function of forest rangers in tackling illegal logging crimes in the forest area of Batulappa sub-district, Pinrang Regency and the influencing factors. This research uses the empirical law method (nondoctrinal). The results of this study indicate that: The function of forest rangers is very important to maintain the integrity of forest areas and prevent damage to living natural resources and their ecosystems. The Pinrang district forest rangers have not carried out their functions as they should, namely making field visits every day, implementing preventive measures, namely socializing the importance of forests to the community. As well as the implementation of forest police duties in tackling illegal logging crimes in Pinrang Regency has not run optimally as expected because there is still forest damage caused by illegal logging and there are many challenges for forest police in tackling illegal logging crimes. Factors that influence the implementation of the duties of the Forestry Police in tackling illegal logging in the forest area of Pinrang Regency are the lack of infrastructure, the lack of Forestry Police personnel, and the absence of Civil Servant Investigators.

Analisis Hukum Fungsi Inspektorat Daerah Terkait Temuan Audit Berulang Pada OPD Shabuur, Muhammad; Hamzah, Hartono
Madani Legal Review Vol. 8 No. 2 (2024): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v8i2.3406

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui analisis hukum peran Inspektorat Daerah Kota Parepare terkait munculnya temuan audit berulang pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare dan Untuk mengetahui kendala apa yang Inspektorat Daerah dalam melakukan audit di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Parepare. Penelitian ini dilaksanakan di Inspektorat Daerah Kota Parepare dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Parepare. Penelitian ini menggunakan metode Deskriptif-Kualitatif dengan pendekatan Entnografi. Adapun metode pengumpulan data dalam artikel ini menggunakan metode Kepustakaan (Library Research), Studi Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai unsur pengawas, Inspektorat Daerah Kota Parepare sebelum melaksanakan pengawasan Audit, tim melihat kondisi dilapangan, anggaran, jangka waktu, kriteria, sebab dan akibat serta rekomendasi kepada OPD terkait jika terdapat suatu temuan dan memberikan perintah ataupun memberikan petujuk serta bantuan kepada OPD terkait agar temuan itu dapat diselesaikan. Pada tahun 2022 dari hasil pengawasan yang dilakukan Inspektorat Daerah Kota Parepare telah memberikan sebanyak 546 rekomendasi dari 780 rekomendasi dengan presentase 87,50% kepada OPD terkait. Temuan audit berulang yang paling menonjol disetiap pemeriksaan audit oleh Inspektorat Daerah Kota Parepare yakni Kekurangan Volume dan Denda Keterlambatan pada Dinas PUPR yang dimana pada Tahun 2020 terdapat sebanyak 9 Denda Keterlambatan dan 4 Kekurangan Volume dan pada Tahun 2021 terdapat 1 Kekurangan Volume dan 3 Denda Keterlambatan dan 2022 terdapat 2 Kekurangan Volume dan 2 Denda Keterlambatan.

Peran Pemerintah Desa Dalam Menanggulangi Limbah Domestik Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Abdi, Arham; Hartono Hamzah
Madani Legal Review Vol. 9 No. 1 (2025): Madani Legal Review
Publisher : FAKULTAS HUKUM UM PAREPARE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31850/malrev.v9i1.3776

Lingkungan hidup merupakan keseluruhan kondisi dan benda yang ada di sekitar kita, termasuk hewan, tumbuhan, dan elemen lainnya yang saling berhubungan. Di negara berkembang seperti Indonesia, masalah lingkungan seringkali muncul akibat keterbatasan pembangunan dan pengelolaan yang belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Pemerintah Desa dalam menanggulangi limbah domestik di Kabupaten Pinrang, khususnya di Desa Bakaru, dengan mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) No. 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pemerintah Desa Bakaru telah berusaha mengatasi masalah limbah domestik dengan berbagai upaya, seperti penyediaan tempat pengelolaan sampah terpadu (TPS3R), fasilitas pemilahan sampah, dan program edukasi untuk masyarakat terkait pengelolaan sampah yang lebih baik. Selain itu, pemerintah desa juga aktif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan melalui sosialisasi dan pelatihan. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masih ada kekurangan dalam hal infrastruktur yang memadai, pendanaan yang terbatas, serta keterlibatan pihak swasta yang belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan dalam aspek-aspek tersebut agar sistem pengelolaan limbah domestik di Desa Bakaru dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk penguatan kebijakan dan strategi pengelolaan limbah domestik di tingkat desa, khususnya di Kabupaten Pinrang.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 7 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH TERHADAP PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMUKIMAN DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PINRANG DALAM PENANGGULANGAN LIMBAH DOMESTIK Guliling, Satrio; Hamzah, Hartono; Hidayat, Asrul
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 5 No 2 (2024): Datuk Sulaiman Law Review (DaLReV)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v5i2.6473

This study aims to describe the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2013 on Waste Management in Pinrang Regency and to describe the role of the Environmental, Housing, and Cleanliness Agency in managing domestic waste in Pinrang Regency. The findings of this study show that waste management has been carried out through several concrete steps, but it has not yet been fully optimal due to the accumulation of waste in areas with high activity. The role of the Environmental, Housing, and Cleanliness Agency in addressing domestic waste in the urban areas of Pinrang Regency includes the planning and implementation of waste management programs, including waste collection, sorting, and processing, which have not been fully effective. This highlights the need for improved supervision and public education on the importance of waste sorting and management.

PENANGGULANGAN KERUSAKAN LINGKUNGAN OLEH DINAS LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT TAMBANG ILEGAL DI KABUPATEN LUWU DI DESA KADUNDUNG Darlis, Darlis; Hartono; Haryanto, Wawan
Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev) Vol 6 No 1 (2025): Datuk Sulaiman Law Review (DaLReV)
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) IAIN Palopo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24256/dalrev.v6i1.6579

The role of the Luwu Regency Environmental Service in efforts to control environmental damage due to illegal mining in Kadundung Village, Latimojong District. Aims to determine the role of the Luwu Regency Environmental Service in controlling environmental damage due to illegal mining in Kadundung Village, Latimojong District. and factors that hinder controlling environmental damage in Kadundung Village, Katimojong District, Luwu Regency. The type of research used in this research is the Empirical Legal Method with a Case and Law Approach. And the data sources for this research are sources, primary data, secondary data sources and tertiary data sources and the data instruments for this research are humans themselves, meaning that researchers first need to fully understand the situation in this research. The research results show that the role of the Luwu Regency Environmental Service in controlling environmental damage is to make efforts to encourage and socialize the community so that they always comply with applicable regulations related to mining business permits and the factors that hinder the control of environmental damage are the lack of public awareness in maintaining environmental sustainability and also the lack of funds at the Environmental Service and the lack of field transportation equipment. Keywords: Role, Environmental Service, Environmental Damage, Illegal Mining.

ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM BAGI PELAKU PENEBANGAN LIAR YANG MENGAKIBATKAN BENCANA ALAM DI KECAMATAN ANGGERAJA KABUPATEN ENREKANG Risal Amram, Muhammad; A.T. Jadda, Asram; Hidayat, Asrul; Hamzah, Hartono
At-Tanwir Law Review Vol 5, No 2 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Universtitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/atlarev.v5i2.4659

This study aims to determine the legal responsibility for illegal logging perpetrators that result in natural disasters, and to determine the challenges faced in enforcing the law against illegal logging perpetrators in Anggeraja District, Enrekang Regency. The research method used is a normative-empirical approach, namely combining a study of applicable laws and regulations with field findings. Data collection techniques are carried out through literature studies, observations, interviews, and documentation with sources from the Environmental Service, Forestry Service, village officials, NGOs, and the Anggeraja District community. The results of the study show that law enforcement against illegal logging perpetrators still faces many obstacles, both in terms of the weakness of law enforcement officers, the involvement of individuals in illegal networks, and low public awareness. Illegal logging has been proven to be the main cause of natural disasters such as floods and landslides in the area. Although there are regulations that regulate it such as Law No. 18 of 2013 and Law No. 32 of 2009, their implementation has not been optimal. Therefore, strategic steps are needed in the form of increased supervision, firm legal action, and ongoing public education.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search