Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Model Pengelolaan Penyaluran Dana Donasi Melalui Pendekatan Hukum Perikatan Tiara Putri Azizah; Purwanto Purwanto; Erna Susanti
Journal of Innovative and Creativity (Joecy) Vol. 6 No. 2 (2026)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Praktik penggalangan dana donasi oleh perorangan semakin berkembang, terutama melalui media sosial. Namun dalam praktiknya sering ditemukan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan dana sehingga menimbulkan kerugian bagi donatur. Permasalahan ini terjadi karena belum adanya pengaturan hukum yang jelas mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban dana donasi yang dilakukan oleh individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kategori pelanggaran hukum atas perubahan penggunaan dana donasi oleh penerima donasi perorangan serta merumuskan model pengelolaan penyaluran dana donasi melalui pendekatan hukum perikatan guna menjamin kepastian penggunaan dana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara donatur dan penerima donasi dalam praktik donasi digital perorangan dapat membentuk suatu perikatan karena adanya kesepahaman mengenai tujuan penggunaan dana. Penerima donasi berkewajiban menggunakan dana sesuai tujuan yang telah disampaikan kepada publik berdasarkan asas itikad baik dan asas pacta sunt servanda. Apabila dana digunakan tidak sesuai dengan tujuan awal penggalangan, maka tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap perikatan dan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum apabila menimbulkan kerugian bagi donatur. Selain itu, diperlukan model pengelolaan dana donasi yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan itikad baik guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi donatur.
Implementation of Mine Reclamation Guarantee Based on Government Regulation Number 78 of 2010 Concerning Reclamation and Post-Mining in IKN Grisela Mawa Aqilah Sugiharto; Nur Arifudin; Erna Susanti
Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development Vol. 3 No. 2 (2025): Enrichment: Journal of Multidisciplinary Research and Development
Publisher : International Journal Labs

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55324/enrichment.v3i2.354

Abstract

Reclamation is a critical environmental recovery measure aimed at restoring former mining areas to a sustainable and functional state. This research investigates the role of government supervision and law enforcement in the reclamation of ex-mining land within the development zone of Indonesia’s new National Capital (IKN), located across North Penajam Paser and Kutai Kartanegara Regencies in East Kalimantan. As the IKN project represents a large-scale transformation of land use, the study focuses on how regulatory oversight and enforcement influence the effectiveness of reclamation efforts. Using a qualitative descriptive method, the study collects data through document analysis, field observations, and interviews with local government officials, environmental agencies, and stakeholders in the mining and reclamation sectors. The findings reveal that while regulatory frameworks for reclamation exist, challenges remain in implementation due to overlapping authority, limited monitoring resources, and weak enforcement of legal obligations by mining companies. Additionally, many ex-mining lands remain unproductive and pose environmental risks due to insufficient reclamation. The study emphasizes the need for a more integrated and accountable supervision system, increased inter-agency coordination, and stricter enforcement mechanisms to ensure that reclamation aligns with sustainable development goals. The implications of this research highlight the importance of legal compliance and government leadership in managing environmental risks in areas designated for national development projects.