Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Tiara Maharani Amisi
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Dan Penegakan Hukum Terhadap Korban Penipuan Digital Berkedok Investasi Bodong Dengan Kerugian Berskala Besar Berita Tiara Maharani Amisi; Wulanmas A.P.G Frederik; Deasy Soeikromo
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 6 No. 4 (2026): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penipuan digital berkedok investasi bodong dengan kerugian berskala besar (di atas satu miliar rupiah) telah menjadi kejahatan ekonomi struktural yang mengancam stabilitas finansial masyarakat di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum preventif dan represif bagi korban serta mengevaluasi efektivitas penegakan hukum pidana terhadap pelaku kejahatan siber ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum preventif melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Satgas Pasti belum optimal dalam memitigasi ekosistem fraud digital yang non-face-to-face. Secara represif, penegakan hukum masih mengalami hambatan sosiologis dan substansial akibat ketergantungan pada pembuktian unsur formil Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sering kali berfokus pada penghukuman badan pelaku daripada pemulihan kerugian korban (restitusi). Diperlukan integrasi regulasi lintas sektor dan optimalisasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) untuk menyita aset hasil kejahatan demi menjamin keadilan substantif.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan Digital, Investasi Bodong, Restitusi, Sistem Peradilan Pidana.
Co-Authors Deasy Soeikromo, Deasy Wulanmas A.P.G Frederik