Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.216
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEX ADMINISTRATUM JURNAL HUKUM UNSRAT LEX PRIVATUM SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya LEX ET SOCIETATIS Dimas: Jurnal Pemikiran Agama untuk Pemberdayaan DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi) NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) Journal of International Conference Proceedings Mamangan Social Science Journal Innovative: Journal Of Social Science Research
Deasy Soeikromo, Deasy
Universitas Sam Ratulangi
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 28 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

 1   2   3 
PENGATURAN HUKUM SURAT BERHARGA YANG BERSIFAT KEBENDAAN DALAM TRANSAKSI BISNIS DI INDONESIA Soeikromo, Deasy
LEX ET SOCIETATIS Vol 5, No 1 (2017): Lex Et Societatis
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35796/les.v5i1.15157

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum surat berharga yang bersifat kebendaan dalam transaksi bisnis di indonesia dan bagaimana bentuk surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan dan yang mempunyai sifat keanggotaan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dapat disimpulkan: 1. Lalu lintas perdagangan peran surat berharga sangat penting. Surat berharga digunakan untuk meningkatkan dan memudahkan serta mengamankan transaksi-transaksi perdagangan. Karena transaksi dagang tidak selamanya, bahkan pada umumnya dilakukan tidak secara sederhana maka transaksi-transaksi dagang tidak lagi dilakukan dengan pembayaran tunai dengan menggunakan uang kartal pada saat penyerahan barangnya, namun pembayaran dilakukan dengan menyerahkan surat-surat berharga kepada pihak yang seharusnya menerima uang tunai seandainya transaksi dilakukan dengan sederhana. 2. Surat berharga yang mempunyai sifat kebendaan yaitu konosemen karena konosemen diterbitkan atas nama, atas pengganti atau atas pembawa dan konosemen tidak hanya merupakan tanda bukti penerimaan barang-barang dari pengirim kepada pengangkut, tetapi merupakan surat berharga yang dapat diperdagangkan dengan mudah dan setiap pemegang konosemen berhak menuntut penyerahan barang sebagaimana yang tercantum dalam konosemen di kapal mana saja barang itu berada sedangkan yang mempunyai sifat keanggotaan adalah saham. Kata kunci: Pengaturan hukum, surat berharga, kebendaan , transaksi bisnis.
PROSES PENYALURAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN PADA BANK SYARI’AH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERBANKAN DI INDONESIA Soeikromo, Deasy
JURNAL HUKUM UNSRAT Vol 23, No 10 (2017): JURNAL HUKUM UNSRAT
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebenarnya sistem perbankan dalam ekonomi Islam didasarkan pada konsep pembagian baik keuntungan maupun kerugian. Prinsip yang umum adalah siapa yang ingin mendapatkan hasil dari tabungannya, harus juga bersedia mengambil resiko. Bank akan membagi juga kerugian perusahaan jika mereka menginginkan perolehan hasil dari modal mereka.Ditegaskan bahwa kepemilikan Bank Perkreditan Rakyat dan BPRS oleh badan hukum yang bersangkutan, yang merupakan penjumlahan dari modal disetor. Cadangan dan laba, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum Perseroan Terbatas perusahaan daerah; atau penjumlahan dari simpanan pokok, simpanan wajib, hibah, modal penyertaan, dana cadangan dan sisa hasil usaha, dikurangi penyertaan dan kerugian, bagi badan hukum koperasi.Kata Kunci : Kredit, Bank dan Syariah
KETENTUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PRAKTIK ILLEGAL LOGGING DAN UPAYA PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA Oleh : Deasy Soeikromo Soeikromo, Deasy
JURNAL HUKUM UNSRAT Vol 22, No 5 (2016): JURNAL HUKUM UNSRAT
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

-
KONTRAK STANDAR PERJANJIAN ARBITRASE SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DALAM KEGIATAN BISNIS Soeikromo, Deasy
JURNAL HUKUM UNSRAT Vol 22, No 6 (2016): Jurnal Hukum Unsrat
Publisher : Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Memperhatikan gerak dinamis perkembangan dunia bisnis Indonesia dengan dunia luar, terutama dengan kalangan dunia maju yang menyangkut bidang joint venture, dagang dan alih teknologi, sudah saatnya kita mempersiapkan diri mengantisipasinya. Didalam hubungan arus perkembangan dunia bisnis ditinjau dari segi hukum, sangat menonjol dan dominan sekali peran dan penggunaan klausula arbitrase pada setiap perjanjian bisnis yang mereka lakukan dengan pihak Indonesia. Malahan ada keengganan bagi pihak dunia maju untuk mengadakan hubungan bisnis tanpa diikat dengan perjanjian arbitrase.Memang, bagi dunia maju, commercial arbitration sudah mereka anggap a business executive’s court sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Apa sebabnya ? Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi, pada umumnya memakan waktu lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks dan berbelit. Mereka berpendapat penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan more complex and time consuming procedures of the official court system. Di samping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa di bidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dengan dunia bisnis itu sendiri.Selain itu, alasan pokok memilih alternatif arbitrase dalam penyelesaian sengketa bisnis, disebabkan karakteristiknya yang informal procedures sehingga can be put in motion quickly. Ditambah pula dengan sifat putusannya, langsung bersifat final dan binding. Hal itu disebabkan putusan arbitrase tidak bida naik banding, kasasi, atau ditinjau kembali. Memperhatikan adanya arus globalisasi dan single economy dunia yang mata rantai ikatan perjanjian bisnisnya tidak terlepas dari klausula arbitrase.Sengaja penulis membahas berbagai versi arbitrase yang terdapat dalam berbagai rules. Maksudnya untuk memperkenalkan kepada pembaca, terutama masyarakat bisnis tentang corak berbagai aturan penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan pengenalan dan pemahaman tentang berbagai macam variasi arbitrase, pelaku bisnis yang terlibat dalam suatu perjanjian arbitrase, dapat mengajukan pilihan rules arbitrase mana yang paling sesuai untuk disepakati dalam perjanjian dengan mitra bisnis mereka baik dengan mitra domestik atau luar negeri.
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK DAGANG DIKAITKAN DENGAN KEPASTIAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Sonny Engelbert Palendeng; Merry E. Kalalo; Deasy Soeikromo
SUPREMASI: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial, Hukum dan Pengajarannya Vol 16, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Negeri Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26858/supremasi.v16i2.21434

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa merek dagang terkait kepastian hukum Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia serta putusan sengketa merek dagang terkait dengan pelaksanaan ganti rugi. Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (statuta approach), pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach), pendekatan komparatif (comparative approach). Metode analisis data dilakukan dengan menghimpun data melalui penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier, baik berupa dokumen-dokumen maupun peraturan-perundangundangan yang berlaku yang berkaitan penyelesaian sengketa merek. Metode analisis penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif, yakni dengan menggambarkan penyelesaian sengketa merek  dan ganti kerugian bagi pihak yang haknya dilanggar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Keputusan hakim Pengadilan Niaga dalam memutus perkara merek sangatlah bervariasi, karena itu untuk memberikan Kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa merek sangat tergantung kepada kejujuran dan profesionalitas hakim Pengadilan Niaga dalam menerapkan asas pendaftaran pertama (first to file principle), juga konsistensi hakim dalam memutus perkara merek dengan mengoptimalkan kebebasan dan keleluasaan hakim sesuai dengan sistem hukum Eropa Kontinental, serta pemanfaatan putusan hakim terdahulu sebagai pedoman (yurisprudensi) walaupun model ini akan menyesuaikan dengan sistem hukum common law (kolaborasi antar sistem hukum).
Meningkatkan Peran Ibu Rumah Tangga Dalam Pengelolaan Keuangan Agus Supandi Soegoto; Diana N. Lintong; Syermi S.E. Mintalangi; Deasy Soeikromo
JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat) VOL. 4 NOMOR 1 MARET 2020 JPPM (Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat)
Publisher : Lembaga Publikasi Ilmiah dan Penerbitan (LPIP)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (45.056 KB) | DOI: 10.30595/jppm.v0i0.5545

Abstract

Komponen utama dari masyarakat adalah keluarga yaitu  tempat yang nyaman bagi para anggota untuk hidup, beraktifitas dan mencapai kesejahteraan. Peran seorang ibu dalam keluarga sangat penting, terutama untuk mengelola keuangan.  Masalah  utama yang sering terjadi dalam tata kelola keuangan keluarga, yaitu tidak ada perencanaan kas, penghasilan selalu habis untuk dibelanjakan,  minimnya  pengetahuan  dan keterampilan  manajemen keuangan keluarga. Kegiatan ini bertujuan untuk: 1) meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajemen keuangan dan pengelolaan  kas, dan 2) meningkatkan peran ibu rumah tangga dalam pengelolaan keuangan. Pelaksanaan pengabdian dilakukan di kelurahan Lewet kecamatan Amurang, kabupaten Minahasa Selatan. Metode yang digunakan berupa Pendidikan dan Pelatihan Masyarakat, dengan cara : 1) penyuluhan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran para peserta, 2)  demonstrasi untuk menyusun laporan keuangan sederhan, 3) pelatihan  untuk membuat perencanaan kas dan mengelola keuangan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan kemampuan para peserta dalam manajemen keuangan keluarga,  peningkatan  kerampilan dalam perencanaan dan pengelolaan  kas, dan peningkatan  peran ibu rumah tangga dalam mengendalikan biaya-biaya harian rumah tangga.
KEPASTIAN HUKUM PEMENUHAN HAK KREDITOR DALAM EKSEKUSI OBJEK JAMINAN HAK TANGGUNGAN MELALUI PARATE EKSEKUSI Deasy Soeikromo
DE LEGA LATA: JURNAL ILMU HUKUM Vol 1, No 1 (2016): Januari - Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.247 KB) | DOI: 10.30596/dll.v1i1.781

Abstract

By the existing Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage has given a chance to creditor to sell all assets which is collateralized by debtor without court process. This thing happens to avoid “litigation adjudication” which is taken long time for finishing the problem. Because of that, when debtor fails to fulfill the obligation (wanprestasi), so the creditor party does not need to sue the  debtor, but through “execution parate” which is known before as State Auction Service Office to be auctioned in public. Parate executie ruled in Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage aimed to creditor gains easily the credit from debtor who fails to fulfill the obligation. At the time, creditor could sell the object of land mortgage without court decision. However this way does not used for some creditors because the confusion the regulation it self about parate executie in Law Number 4 of 1996 concerning Land Mortgage. 
Penyalahgunaan Akun Instagram Perihal Penipuan Jual Beli Secara Online Ditinjau dari UU ITE dan Pasal 378 KUHP tentang Penipuan Putri Prameswari Sudin; Roria Magdalena; Enni Soerjati Priowirjanto; Deasy Soeikromo
Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) Vol 5, No 1 (2022): Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS), August
Publisher : Mahesa Research Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (296.744 KB) | DOI: 10.34007/jehss.v5i1.842

Abstract

This article aims to find out about the misuse of social media to commit criminal acts of fraud. The problem is focused on how to avoid online buying and selling scams. Data were collected through secondary data sources. This scientific article aims to determine the regulation of forms of fraud in online transactions, especially on Instagram media. This research uses primary, secondary and tertiary legal materials research methods. The analytical technique used is to use deductive thinking patterns, namely a way of thinking on basic principles. This study concludes that Based on the foregoing description, the conclusion is that legal arrangements regarding criminal acts of fraud are generally regulated in Article 378 of the Criminal Code, namely regarding acts of benefiting oneself or others by violating the law by using a false name or false dignity by deceit or by using false names. a series of lies that move other people to hand over something to him or to give debts or write off receivables is different from online fraud which is specifically regulated in article 28 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended into Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), namely the act of intentionally and without rights spreading false and misleading news that results in consumer losses in Electronic Transactions onic.
Protection of Farmers Copyright Rights in a Cleaning Agreement by Regional Government (Study in Clove Production Centers in North Sulawesi) Deasy Soeikromo
Journal of International Conference Proceedings (JICP) Vol 1, No 2 (2018): Proceedings of the 2nd International Conference of Project Management (ICPM) Gor
Publisher : AIBPM Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (19.617 KB) | DOI: 10.32535/jicp.v1i2.233

Abstract

The protection of clove farmers' rights to clove concession agreement is very important. This is because of the imbalance in making the agreement, where farmers who need money are easily dictated by the buyers (ijon). The debt bondage agreement has allegedly caused many farmers to be trapped in adverse transactions and weakened their economic resilience. This study uses normative juridical methods and surveys in several villages such as Ranomerut, Tincep, Munte, and other clove production centers. The result of the research shows that not yet the maximum protection for civic farmer's rights especially in the bond agreement, there is no special regulation such as local regulation (Perda) which regulate and sanction for the buyer (debtors) that harms the farmer, where the practice is still based on the agreement. Another factor is the weak supervision of local governments (Pemda) and villages against the activities of the bonds so that the peasants become unprotected objects. There is urgent need for supervision by the local government against the practices and agreements of bonds, and firm action against buyers (ijon) that harms the clove business from the farmers. Keywords: agreement, ijon, supervision, loss, clove farmer
PENGATURAN HUKUM SISTEM PENGUPAHAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DAN PENERAPANNYA DI PROVINSI SULAWESI UTARA Thor Bangsaradja Sinaga; Feibe Fransiska Gumeleng; Mercy Maria Magdalena Setlight; Deasy Soeikromo; Sarah Debora Lingkanwene Roeroe
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 9, No 7 (2022): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v9i7.2022.2718-2731

Abstract

Penelitian tentang pengaturan hukum sistem tentang bagaimana penerapan sistem pengupahan yang diberlakukan terhadap para tenaga kerja/buruh yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat pengupahan menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan penerapannya di Provinsi Sulawesi Utara dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisa memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja/buruh dan untuk dapat menikmati kehidupan yang layak.            Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik penelitian, dan bahan hukum sekunder yakni, buku-buku literatur yang merupakan sumber referensi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Disamping itu penelitian ini juga menggunakan data primer atau data lapangan sebagai data pendukung.Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan prosedur pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan didukung dengan data lapangan dengan metode wawancara, kemudian diolah secara deduktif dan dianalisis secara kualitatif, dan pada akhirnya dapat diketahui tentang penerapan sistem pengupahan yang berlaku di Provinsi Sulawesi Utara sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.            Melalui hasil kajian yang diperoleh dari penelitian ini dapat diketahui kelemahan dan kelebihan sistem pengupahan yang berlaku untuk menjadi bahan kajian dalam rangka perbaikan/perubahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia.
Co-Authors Agus Supandi Soegoto Anastasia E. Gerungan Andre Thimothy Tarigan Austin Epafras Rondo Bangsaradja Sinaga, Thor Betsy A. Kapugu Bode Lumanauw Chandra Israel Palar Sinaulan Cheryl Michelia Valerie Japian Cindy Meinike Tingehe Debora Lingkanwene Roeroe, Sarah Diana N. Lintong Djefry Welly Lumintang Emma V.T Senewe Enni Soerjati Priowirjanto Feibe Fransiska Gumeleng Fitri Nur Hidayati Salmah Fransiska Gumeleng, Feibe Frederik, Wulanmas A. P. G. Friend H. Anis Friend Henry Anis Friend Henry Anis Hendrik Pondaag Jessy Gloria Dien Justisi Devli Wagiu Kurendang, Maya Marshanda Niquita Wuwungan Mercy M. M. Setlight Mokoginta, Jummie S. L. Pandelaki, Glenn Richard Panyalai, Sitti Sarah Putri Prameswari Sudin Rahel Syerin Mokalu Revy S. Korah Roeroe, Sarah D L Ronald J. Mawuntu Ronny A. Maramis Roria Magdalena Rudy Steven Wenas, Rudy Steven Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Sarah Debora Lingkanwene Roeroe Satria, Andi Wiratama Setlight, Mercy M M Soegoto, Andini Pratiwi Sonny Engelbert Palendeng Syermi S.E. Mintalangi Thor Bangsaradja Sinaga Wahab Youla Olva Aguw