Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA BIOMETRIK DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG PELINDUNGAN DATA PRIBADI Cheny Berlian; Abdul Aziz
Jotika Research in Business Law Vol. 5 No. 2 (2026): Juli
Publisher : Jotika English and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah menginisiasi penggunaan informasi pribadi yang bersifat biometrik di berbagai sektor kehidupan, seperti perbankan, layanan keuangan digital, telekomunikasi, kesehatan, dan pelayanan publik. Data biometrik berupa sidik jari, wajah, retina mata, suara, maupun karakteristik biologis lainnya memiliki memiliki karakteristik biologis yang bersifat permanen dan mampu mengidentifikasi seseorang secara individual sehingga penggunaannya semakin luas sebagai sarana identifikasi dan autentikasi. Di sisi lain, penggunaan data biometrik menimbulkan risiko hukum apabila terjadi penyalahgunaan, kebocoran, atau pemrosesan tanpa persetujuan pemilik data. Berbeda dengan kata sandi atau identitas digital lainnya, data biometrik tidak dapat dengan mudah diganti ketika mengalami kebocoran sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemilik data. Kajian ini difokuskan pada telaah terhadap pengaturan hukum yang mengatur pelindungan data biometrik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan mengkaji bentuk perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan data biometrik Kajian ini disusun dengan menggunakan penelitian hukum normatif yang menerapkan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur pelindungan data biometrik di Indonesia dan juga pendekatan konseptual. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa data biometrik dikategorikan sebagai data pribadi yang bersifat spesifik sehingga memperoleh perlindungan hukum yang lebih ketat dibandingkan data pribadi umum. Perlindungan hukum dilakukan melalui mekanisme preventif dan represif yang meliputi hak subjek data, kewajiban pengendali data, sanksi administratif, serta sanksi pidana. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi kendala berupa keterbatasan regulasi teknis, lemahnya pengawasan, dan rendahnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan data pribadi.
Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Digital Dalam Sengketa Dokumen Elektronik Menurut Hukum Perdata Indonesia Abdul Aziz; Ike Sumawaty; Aqil Farras
Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum Vol. 3 No. 1 (2026): SAINMIKUM : Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum, Februari 202
Publisher : Lumbung Pare Cendekia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60126/sainmikum.v3i1.1504

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan dokumen elektronik secara luas dalam berbagai perbuatan hukum, termasuk pemanfaatan tanda tangan digital sebagai sarana pengesahan yang memiliki akibat hukum. Keberadaan tanda tangan digital telah diakui secara normatif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya dalam konteks keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian dalam hukum perdata. Namun demikian, penggunaan tanda tangan digital juga berpotensi menimbulkan sengketa, terutama terkait keaslian, otentisitas, serta tanggung jawab para pihak dalam dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanda tangan digital dalam hukum perdata Indonesia serta akibat hukum yang timbul apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan tanda tangan digital dalam dokumen elektronik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanda tangan digital memiliki kekuatan pembuktian yang sah dalam hukum perdata sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Apabila terjadi pemalsuan atau penyalahgunaan, perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum berupa pembatalan perjanjian, ganti rugi, atau tuntutan perdata lainnya. Oleh karena itu, diperlukan kepastian pengaturan serta mekanisme pembuktian yang jelas guna menjamin perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik.
PERANCANG SISTEM INFORMASI PT NUSANTARAN ALUMUNIUM UNTUK SISTEM PEMESANAN DENGAN METODE RAPID APPLICATION DEVELOPMENT (RAD) Setiawan Ardi wijaya; Aliyah khalista putri; Muhammad Shafwannullah Abdul Aziz; Muhammad Wahyu Illahi; Helwina Putri Rahmadani; Angellina Nurul Qulbi Siburian; Rafif Syahril Nugraha
PROSISKO: Jurnal Pengembangan Riset dan Observasi Sistem Komputer Vol. 13 No. 1 (2026): Prosisko Vol. 13 No. 1 Maret 2026
Publisher : Pogram Studi Sistem Komputer Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/prosisko.v13i1.11488

Abstract

PT Nusantara Aluminium merupakan perusahaan distribusi bahan konstruksi aluminium yang berlokasi di Pekanbaru dan melayani berbagai segmen pelanggan dari sektor ritel hingga proyek menengah. Dalam operasionalnya, perusahaan masih mengandalkan sistem manual untuk pencatatan persediaan, transaksi penjualan, pemesanan produk, dan pengelolaan data pelanggan yang menimbulkan berbagai permasalahan operasional. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengembangkan sistem informasi pemesanan berbasis web guna meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan bisnis. Metode penelitian yang digunakan adalah Rapid Application Development (RAD) yang mengutamakan kecepatan dalam proses pembuatan dan memungkinkan umpan balik langsung dari pengguna. Desain sistem dirancang menggunakan pendekatan Unified Modeling Language (UML) untuk mempermudah pengembangan dan pemahaman alur kerja sistem. Diagram UML yang digunakan meliputi use case diagram untuk menggambarkan interaksi antara aktor sistem, activity diagram untuk menjelaskan alur proses bisnis, sequence diagram untuk menunjukkan urutan interaksi antar objek, dan class diagram untuk merepresentasikan struktur data dan relasi antar entitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi yang dikembangkan mampu mengotomatisasi proses bisnis dan meningkatkan kinerja operasional perusahaan secara menyeluruh. Sistem ini berhasil mengatasi permasalahan keterlambatan dalam pengecekan persediaan, kesalahan pencatatan barang masuk dan keluar, serta ketidakefisienan dalam pengelolaan data pelanggan. Implementasi sistem informasi berbasis web ini memberikan solusi komprehensif untuk modernisasi proses bisnis di PT Nusantara Aluminium dan memperbaiki kualitas layanan kepada pelanggan.