Garuda - Garba Rujukan Digital

SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Berlian, Cheny
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (369.083 KB)

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

KEJAHATAN SIBER YANG MENJADI KEKOSONGAN HUKUM Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 5 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v5i2.2532

Pada era teknologi sekarang ini, semakin banyak terjadinya kejahatan dalam bidang teknologi atau yang lebih dikenal sebagai Cyber Crime, yang mana kejahatan-kejahatan tersebut selalu berkembang setiap tahunnya. Banyaknya kasus-kasus Cyber Crime tersebut tentu meresahkan masyrakat, sehingga diciptkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Namun tidak semua kejahatan yang terjadi dapat dilindungi oleh Undang-Undang ITE tersebut, ada banyak kasus-kasus kejahatan siber yang tidak ada perlindungan hukumnya sehingga hal ini membuat adanya kekosongan hukum.

SANKSI PIDANA PELAKU PENYEBAR BERITA BOHONG DAN MENYESATKAN (HOAX) MELALUI MEDIA ONLINE Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 2 No 2 (2017)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan pada dasarnya juga terdapat dalam Pasal 390 KUHP, hanya saja dalam Pasal tersebut terdapat frase “menyiarkan kabar bohong”. dalam tindak pidana ini sarana yang digunakan adalah media elektronik. Internet merupakan salah satu fasilitas yang digunakan melalui media elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Pasal 28 ayat (1) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyebutkan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Tujuan penulisan jurnal ini untuk menjelaskan dan mengkaji tentang pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan, untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran berita bohong dan menyesatkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

DOS ATTACK SEBAGAI TINDAK PIDANA SIBER DALAM PENGATURAN HUKUM DI INDONESIA Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 1 (2022)
Publisher : Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v7i1.3686

Denial of Service (DoS) Attack merupakan serangan yang bertujuan untuk melumpuhkan target (hang, crash) sehingga tidak dapat memberikan layanan. Serangan ini tidak melakukan pencurian, penyadapan, ataupun pemalsuan data, akan tetapi dengan hilangnya pelayanan maka target tidak memberikan servis sehingga ada kerugian finansial. Karena DoS Attack dapat menyerang sistem dari suatu bank dan merusaknya, sehingga data-data milik nasabah yang ada di dalam dalam server milik bank tersebut akan hilang. Berdasarkan latar belakang penulis jabarkan di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah pokok sebagai berikut: Bagaimanakah Eksistensi DOS Attack Sebagai Tindak Pidana Dalam pengaturan Hukum di Indonesia Penelitian ini jika dilihat dari jenisnya maka tergolong sebagai penelitian hukum normatif dengan cara menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa DoS Attack pada saat ini sudah menjadi ancaman yang sangat berbahaya dan perlu pengawasan lebih intensif. Karena sekarang banyaknya terjadi DoS Attack yang merugikan banyak pihak, seperti pemerintah dengan terjadinya kasus penyerangan situs KPU hingga pengrusakan sistem perbankan yang dimiliki oleh bank

KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA INTERNET Aldi Nandiansyah; Raihana Raihana; Cheny Berlian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Karya cipta sinematografi sangat mudah untuk di duplikasi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan secara sengaja menyebar luaskan karya sinematografi tersebut pada media internet secara ilegal demi kepentinannya sendiri tanpa memperdulikan hak yang dimiliki pemegang hak cipta dan hak terkait. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet sudah bukan rahasia umum lagi, dan sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait terutama terhadap hak ekonomi. Penyebab timbulnya kerugian disebabkan oleh sebagian dari masyarakat lebih memilih menggunakan layanan streaming dan download secara illegal meskipun telah tersedia situs yang menyediakan layanan serupa secara legal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet setra faktor penyebabnya. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap dan peran dari mayarakat terhadap pembajakan film di internet serta faktor penyebabnya. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan kondisi kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet masih tergolong rendah. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi sendiri adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor perundang-undangan

Kajian Yuridis Hukum Persaingan Usaha Terhadap Perkembangan Pasar Uang Elektronik Dalam Perkembangan Pasar Nasional dan Internasional Rahmi Yuniarti; Cheny Berlian
Tirtayasa Journal of International Law Vol 1, No 2 (2022): Tirtayasa Journal of International Law Vol. 1 No. 2 Edisi Desember 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51825/tjil.v1i2.17437

ABSTRACT The linkage of business competition law to the electronic money business is also very important in dealing with developments in the national economy and global market which are constantly moving fast and competitive, so that in the future they can compete fairly to attract consumer interest. The approach method to be used is normative juridical. Regarding the general explanation in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money which states the importance of strengthening regulations on the administration of electronic money, it is closely related to business competition law which is in line with the increasing development of digital-based industries so as to create unfair business competition. With regard to the operation of electronic money, it is connected with the authority of KPPU to conduct research on business activities and or actions of business actors that have the potential for monopolistic practices and or unfair business competition. Prevention of monopolistic practices and or unfair business competition can be interpreted as a form of effort to prevent this from happening, so that research can be used as a preventive measure in supervising the implementation of electronic money. Regarding competition in the implementation of the electronic money business, arrangements regarding foreign ownership, the composition of share ownership as stipulated in Bank Indonesia Regulation Number 20/6/PBI/2018 concerning Electronic Money, namely that at least 51% (fifty one percent) of the shares are owned by Indonesian citizens.; and/or Indonesian legal entities.ABSTRAKKeterkaitan hukum persaingan usaha pada bisnis uang elektronik juga sangat penting dalam menghadapi perkembangan perekonomian nasional dan pasar global yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, sehingga nantinya dapat bersaing dengan sehat untuk menarik minat konsumen. Metode pendekatan yang akan digunakan adalah yuridis normatif. Terkait penjelasan umum pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik yang menyatakan pentingnya penguatan pengaturan terhadap penyelenggaraan uang elektronik, maka erat kaitannya dengan hukum persaingan usaha yang searah dengan meningkatnya perkembangan indusri berbasis digital sehingga dapat menciptakan persaingan usaha tidak sehat. Terkait dengan penyelenggaraan uang elektronik dihubungkan dengan kewenangan KPPU untuk melakukan penelitian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang berpotensi akan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pencegahan terhadap praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk menghalangi terjadinya hal tersebut, sehingga penelitian tersebut dapat dijadikan upaya preventif dalam mengawasi penyelenggaraan uang elektronik. Terkait persaingan penyelenggaran bisnis uang elektronik pengaturan mengenai kepemilikan asing, Komposisi kepemilikan saham sebagaimana yang diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik, yaitu paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh warga negara Indonesia; dan/atau badan hukum Indonesia.

KESADARAN HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA BAGI PENGGUNA KARYA CIPTA SINEMATOGRAFI PADA MEDIA INTERNET Aldi Nandiansyah; Raihana Raihana; Cheny Berlian
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Desember 2022
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v1i2.235

Karya cipta sinematografi sangat mudah untuk di duplikasi. Pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dengan secara sengaja menyebar luaskan karya sinematografi tersebut pada media internet secara ilegal demi kepentinannya sendiri tanpa memperdulikan hak yang dimiliki pemegang hak cipta dan hak terkait. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet sudah bukan rahasia umum lagi, dan sangat merugikan pemegang hak cipta dan hak terkait terutama terhadap hak ekonomi. Penyebab timbulnya kerugian disebabkan oleh sebagian dari masyarakat lebih memilih menggunakan layanan streaming dan download secara illegal meskipun telah tersedia situs yang menyediakan layanan serupa secara legal. Penelitian ini membahas tentang bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet setra faktor penyebabnya. Penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, sejarah dan konsep. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sikap dan peran dari mayarakat terhadap pembajakan film di internet serta faktor penyebabnya. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan kondisi kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi pada media internet masih tergolong rendah. Faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap karya cipta sinematografi sendiri adalah faktor ekonomi, faktor budaya, faktor teknologi, faktor penegakan hukum, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor perundang-undangan

KAJIAN YURIDIS PERAN HUKUM DAN KEBIJAKAN PERSAINGAN USAHA DALAM OPTIMALISASI POTENSI UMKM GUNA MEWUJUDKAN EKONOMI YANG SEIMBANG DAN BERKEADILAN Yuniarti, Rahmi; Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 2 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i2.4952

The role of business competition is very important in the context of market balance in order to make a perfect market, in this case run by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU). In relation to business competition laws and policies, KPPU has the task of supervising the implementation of MSME partnerships. The problem that the author will examine is the role of competition law and policy in optimizing the potential of SMEs in order to create a balanced and just economy. The approach method that will be used is normative juridical which is focused on conducting a juridical analysis related to business competition law and MSMEs. The research results obtained are the role of law and business competition policy towards optimizing MSMEs in accordance with the objectives of the establishment of Law 5 of 1999, one of which is, creating a conducive business climate through regulation of fair business competition so as to ensure certainty of equal business opportunities for large business actors., medium business actors, and small business actors and so on, to create effectiveness and efficiency in business activities.

ANALISIS YURIDIS PEREDARAN OBAT SIRUP YANG MENYEBABKAN GAGAL GINJAL AKUT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN Syakinah Dwi Natasya; Rahmi Yuniarti; Miftahur Rachman; Aksar; Cheny Berlian
JOURNAL EQUITABLE Vol 8 No 3 (2023)
Publisher : LPPM, Universitas Muhammadiyah Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37859/jeq.v8i3.6104

Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk melindungi dan terpenuhinya hak konsumen. Produk obat-obatan dan makanan diawasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau disingkat BPOM yang bertugas mengawasi peredaran obat-obatan dan makanan di indonesia. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan perlindungan konsumen terhadap peredaran obat yang menyebabkan gagal ginjal akut serta analisis yuridis peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah normatif yang dituangkan dalam bentuk analisis kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah. BPOM juga memiliki tugas Pengawasan Post-Market dan Pre-Market yang bertujuan untuk memastikan bahwa produk obat dan makanan tetap memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu yang sebelumnya telah disetujui oleh BPOM sebelum produk beredar di pasaran. tersebut seharusnya dapat mencegah terjadinya peredaran obat yang mengandung senyawa berbahaya, sehingga hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dapat terpenuhi dan terlindungi dari obat sirup mengandung bahan berbahaya penyebab gagal ginjal.

KAJIAN YURIDIS UPAYA HUKUM PERSAINGAN USAHA DALAM MENCIPTAKAN KESEIMBANGAN ANTARA KEPENTINGAN PELAKU USAHA DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Rahmi Yuniarti; Cheny Berlian
UIR Law Review Vol. 8 No. 1 (2024): Vol. 8 No. 1 (2024): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2024.vol8(1).17329

Business competition law and consumer protection law have relevance in that the positive impact that occurs from healthy competition impacts business actors and consumers, as well as the negative impact that occurs if there are monopolistic practices and unfair business competition. Apart from business actors, consumers will also experience loss. The problem studied in this article is a Juridical Study of Legal Efforts for Business Competition in Creating a Balance Between the Interests of Business Actors and Consumer Protection. The approach method that will be used is normative juridical. This research is descriptive analytical in nature and the results of data processing are then analyzed using qualitative descriptive methods. Consumer rights are closely related to business competition. If unfair competition occurs and consumers become victims, consumers have the right to receive compensation. Consumers also have the right to receive appropriate advocacy, protection and efforts to resolve consumer protection disputes. It would be better if monopolistic practices and unfair business competition occur, consumers can immediately claim their rights in this case without needing to file a lawsuit for compensation again. Keywords : Business Competition Law, Business Actors, Consumers

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search