Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pelanggaran Hak Cipta dan Perlindungan Data Pribadi Praktik Deepfake AI Voice Cloning Savira Alfi Syahrin; Ivida Dewi Amrih Suci
Jurnal Hukum Indonesia Vol. 5 No. 3 (2026): Jurnal Hukum Indonesia
Publisher : Riviera Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58344/jhi.v5i3.2800

Abstract

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI), khususnya Deepfake AI Voice Cloning, telah menciptakan tantangan baru bagi sistem perlindungan hukum di industri musik karena memungkinkan replikasi karakter vokal musisi tanpa persetujuan pemilik suara. Praktik ini menimbulkan persoalan hukum karena suara yang direplikasi tidak selalu berasal dari penggandaan rekaman yang telah terfiksasi, melainkan dihasilkan melalui proses ekstraksi dan sintesis karakteristik biometrik vokal menggunakan teknologi generatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterbatasan perlindungan hak moral pelaku pertunjukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terhadap praktik Deepfake AI Voice Cloning serta mengkaji kemungkinan integrasi dengan rezim perlindungan data pribadi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa doktrin fiksasi dalam Undang-Undang Hak Cipta belum mampu menjangkau eksploitasi identitas vokal yang dilakukan melalui teknologi AI karena perlindungan hukum masih berorientasi pada karya yang telah direkam. Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi membuka ruang perlindungan baru dengan mengklasifikasikan suara sebagai data biometrik yang termasuk kategori data pribadi spesifik sehingga pemrosesan dan penggunaan suara tanpa persetujuan dapat dipandang sebagai pelanggaran hukum. Studi ini juga menunjukkan bahwa perkembangan regulasi global, seperti ELVIS Act dan EU AI Act, menawarkan pendekatan yang lebih adaptif melalui pengakuan terhadap hak atas identitas vokal dan kewajiban transparansi penggunaan data pelatihan AI. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hak cipta dan perlindungan data pribadi untuk membangun perlindungan hukum yang lebih responsif terhadap hak moral dan kedaulatan digital musisi di era kecerdasan buatan.
Reconstruction of the Peace System in Voting on the Postponement of Debt Payment Obligations as a Manifestation of Pancasila Cultural Values Ivida Dewi Amrih Suci; Albert Riyadi Suwono; Herowati Poesoko; M.Hadi Shubhan; Savira Alfi Syahrin
Journal of Law and Social Politics Vol. 4 No. 4 (2026): Journal of Law and Social Politics
Publisher : Politeknik Siber Cerdika Internasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Background: The peace mechanism in Suspension of Debt Payment Obligations (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang or PKPU) emphasizes a majority voting system based on the number and value of creditors’ claims under Article 281 of Law No. 37 of 2004. This mechanism does not fully reflect the Pancasila principles of deliberation, balance of interests, and kinship. Objective: To reconstruct the PKPU peace system to align it with Pancasila’s cultural values as the philosophical foundation of Indonesia’s legal system. Methods: This study employs normative legal research using statutory, conceptual, philosophical, case, and comparative approaches. The analysis draws on theories of deliberative democracy (Habermas), balance of interests (Pound), and proportionality (Alexy). Results: The peace system requires reconstruction by placing deliberation for consensus, dialogue, and substantive justice at the center of decision-making between debtors and creditors. This approach prevents exclusive reliance on the dominance of majority voting. Conclusion: Reconstructing the PKPU voting system in accordance with Pancasila values would create a proportional, balanced, and just mechanism for debt settlement.