Anis Rindiani
Universitas Pertiba

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Penegakan Hukum Pidana dalam Menangani Ujaran Kebencian Berbasis SARA di Platform Media Sosial Deni Arianto; Anis Rindiani; Sri Yuliana
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 10 No. 1 (2026): Legal Standing
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v10i1.12589

Abstract

This research examines the application of legal provisions related to religious-based hate speech in social media, focusing on the provocation cases that occurred during Pope visit to Indonesia in September 2024. The case involved the arrest of seven individuals, including a civil servant, suspected of making provocations such as bomb threats and church burning incitements on various social media platforms. Using a juridical-empirical approach, this research analyzes the application of the Electronic Information and Transaction Law, Anti-Terrorism Law, and related regulations in the law enforcement process. Data collection methods included interviews with law enforcement officials, legal document analysis, and case studies. The findings reveal that while Indonesia's legal framework is relatively comprehensive in regulating hate speech, its implementation still faces challenges related to the interpretation of free speech boundaries, coordination among law enforcement agencies, and technical capacity in cybercrime investigations. This research recommends strengthening law enforcement capacity, enhancing digital literacy among citizens, and harmonizing regulations regarding hate speech and online extremism to create more effective law enforcement while respecting human rights principles.
Keadilan Konstitusional dalam Tata Kelola Pertambangan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Muhamad Aziz Zulkifli; Anis Rindiani; Femylia Dantye
Jurnal Legalitas (JLE) Vol 4 No 2 (2026)
Publisher : LPPM Universitas Pertiba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58819/jle.v4i2.268

Abstract

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia, namun kontribusinya terhadap penerimaan negara belum diikuti dengan distribusi manfaat yang mencerminkan keadilan bagi daerah penghasil. Kajian yang secara spesifik menganalisis tata kelola pertambangan timah dari perspektif keadilan konstitusional berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 masih sangat terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tata kelola pertambangan timah serta implementasi prinsip keadilan bagi daerah penghasil di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konstruksi regulasi pertambangan pasca Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, dan perubahan Undang-Undang Minerba Tahun 2025 telah membentuk pola sentralisasi kewenangan yang belum diimbangi dengan distribusi manfaat, perlindungan lingkungan, dan partisipasi daerah secara proporsional sehingga menimbulkan ketidakadilan konstitusional. Penelitian ini mengembangan kerangka evaluasi keadilan konstitusional yang mengintegrasikan dimensi hak menguasai negara, keadilan fiskal, keadilan ekologis, dan keadilan partisipatif sebagai parameter untuk menilai tata kelola pertambangan sumber daya alam. Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pemenuhan amanat Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat diukur hanya melalui penguasaan negara atau mekanisme Dana Bagi Hasil, tetapi juga melalui distribusi manfaat yang proporsional, perlindungan lingkungan yang berkelanjutan, dan penguatan partisipasi daerah penghasil dalam pengambilan kebijakan.