<![CDATA[Penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 yang juga diadopsi oleh Pemerintah Kota Makassar dalam dokumen perencanaan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pendampingan dan fasilitasi penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Kota Makassar periode 2025–2029 sebagai instrumen strategis dalam mempercepat penurunan kemiskinan. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tahapan kegiatan meliputi kick-off meeting, pengumpulan data makro dan mikro sektoral, analisis komparatif dan time series, penyusunan dokumen melalui focus group discussion (FGD), serta diseminasi dokumen kepada pemangku kepentingan. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa penyusunan RPKD mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif, terintegrasi, dan berbasis data, yang memuat strategi lintas sektor dalam penanggulangan kemiskinan. Strategi tersebut mencakup peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, perluasan kesempatan kerja, pemberdayaan ekonomi masyarakat, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan ketahanan pangan, serta perluasan perlindungan sosial. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan dan pemutakhiran data kemiskinan menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program. Poverty alleviation constitutes one of the national priorities outlined in Indonesia’s 2025–2029 National Medium-Term Development Plan (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional/RPJMN), which has also been adopted by the Government of Makassar City in its regional development planning documents. This study aims to describe the assistance and facilitation process in the formulation of the Regional Poverty Alleviation Plan (Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah/RPKD) of Makassar City for the 2025–2029 period as a strategic instrument for accelerating poverty reduction. The study employed a descriptive approach, with activities encompassing kick-off meetings, collection of macro and micro sectoral data, comparative and time-series analyses, preparation of the planning document through focus group discussions (FGDs), and dissemination of the document to relevant stakeholders. The findings indicate that the formulation of the RPKD successfully produced a comprehensive, integrated, and data-driven planning document that incorporates cross-sectoral strategies for poverty alleviation. These strategies include improving access to education and healthcare services, expanding employment opportunities, promoting community economic empowerment, providing basic infrastructure, strengthening food security, and broadening social protection coverage. Furthermore, strengthening institutional governance and updating poverty data were identified as key factors in enhancing the effectiveness of poverty alleviation programs.]]>
