Irene Ipal Parinding
Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Implementation of SAK EMKM-Based Financial Reporting in a Micro, Small, and Medium Enterprise in Makassar Irene Ipal Parinding; Fajriani Azis; Nurul Rusdiansyah; Nur Abshari Abbas; Alia Rezki Amalia
Peradaban Journal of Community Service Vol. 2 No. 1 (2026)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjcs.v2i1.866

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian Indonesia. Namun, masih banyak UMKM yang menghadapi tantangan terkait tata kelola keuangan dan literasi akuntansi. Artikel ini membahas program pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengimplementasikan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) pada UMKM Pabrik Tahu Maju Jaya di Kota Makassar. Program ini menerapkan pendekatan partisipatif yang meliputi observasi, edukasi literasi keuangan, dan pendampingan teknis dalam penyusunan laporan keuangan. Kegiatan pendampingan tersebut memungkinkan pemilik usaha untuk menghitung Harga Pokok Penjualan (HPP), memisahkan keuangan pribadi dan usaha, serta menyusun laporan keuangan yang terstruktur berdasarkan SAK EMKM. Hasil implementasi menunjukkan laba bersih sebesar Rp5.545.000 dan total aset sebesar Rp117.545.000 pada periode September 2025. Program ini juga meningkatkan pemahaman pemilik usaha mengenai manajemen keuangan dan akuntabilitas usaha. Oleh karena itu, implementasi SAK EMKM dapat mendukung praktik pelaporan keuangan yang lebih baik serta meningkatkan kesiapan UMKM dalam mengakses pembiayaan eksternal. Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play an important role in supporting Indonesia’s economy. However, many MSMEs still face challenges related to financial governance and accounting literacy. This article discusses a community service program aimed at implementing Financial Accounting Standards for Micro, Small, and Medium Entities (SAK EMKM) at the Maju Jaya Tofu Factory MSME in Makassar. The program applied a participatory approach consistin g of observation, financial literacy education, and technical mentoring in financial reporting preparation. The assistance activities enabled the business owner to calculate the Cost of Goods Sold (COGS), separate personal and business finances, and prepare structured financial statements based on SAK EMKM. The implementation results showed a net profit of IDR 5,545,000 and total assets of IDR 117,545,000 for the September 2025 period. The program also improved the owner’s understanding of financial management and business accountability. Therefore, the implementation of SAK EMKM can support better financial reporting practices and improve MSME readiness to access external financing.
Rationalization of Latent Functions in Public Policy: Implications for Fraud Risk and Public Sector Accounting Rahmat Aiman; Nurul Rusdiansyah; Irene Ipal Parinding
Peradaban Journal of Economic and Business Vol. 5 No. 2 (2026)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjeb.v5i2.1323

Abstract

Public policy evaluation aims to ensure that government programs achieve their intended objectives and generate optimal public value. This study examines policy rationalization through latent functions, identifies its implications for assessing program success, and analyzes the phenomenon from a public sector accounting perspective. The study employs a conceptual literature review with a theory synthesis design, integrating insights from public policy, public sector accounting, and sociology. The findings indicate that latent functions are often used to justify the continuation of policies that fail to achieve their primary objectives, leading to goal displacement and reinforcing the persistence of policy failure. This condition not only creates evaluation bias but also risks obscuring program failure and enabling opportunistic behavior and potential fraud. From a public sector accounting perspective, this phenomenon reflects a misalignment between policy objectives, budget allocation, and program outcomes. The novelty of this study lies in developing a conceptual framework that explains policy rationalization as a mechanism of shifting from manifest to latent functions in sustaining failed programs, along with its implications for the deviation between policy objectives, budget allocation, and outcomes within a public sector accounting perspective. Theoretically, this study contributes to interdisciplinary discussions on policy evaluation and public accountability. Practically, it highlights the importance of strengthening outcome-based evaluation to ensure accountability and policy effectiveness. Evaluasi kebijakan publik bertujuan untuk memastikan bahwa program pemerintah mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan menghasilkan nilai publik yang optimal. Penelitian ini mengkaji rasionalisasi kebijakan melalui fungsi laten, mengidentifikasi implikasinya terhadap penilaian keberhasilan program, serta menganalisis fenomena tersebut dari perspektif akuntansi sektor publik. Penelitian ini menggunakan tinjauan literatur konseptual dengan desain sintesis teori yang mengintegrasikan wawasan dari bidang kebijakan publik, akuntansi sektor publik, dan sosiologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi laten sering digunakan untuk membenarkan keberlanjutan kebijakan yang gagal mencapai tujuan utamanya, sehingga menyebabkan pergeseran tujuan (goal displacement) dan memperkuat keberlangsungan kegagalan kebijakan. Kondisi ini tidak hanya menciptakan bias dalam evaluasi, tetapi juga berisiko mengaburkan kegagalan program serta memungkinkan terjadinya perilaku oportunistik dan potensi kecurangan. Dari perspektif akuntansi sektor publik, fenomena ini mencerminkan ketidakselarasan antara tujuan kebijakan, alokasi anggaran, dan hasil program. Kebaruan penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka konseptual yang menjelaskan rasionalisasi kebijakan sebagai mekanisme pergeseran dari fungsi manifes menuju fungsi laten dalam mempertahankan program yang gagal, beserta implikasinya terhadap penyimpangan antara tujuan kebijakan, alokasi anggaran, dan hasil program dalam perspektif akuntansi sektor publik. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan diskusi interdisipliner mengenai evaluasi kebijakan dan akuntabilitas publik. Secara praktis, penelitian ini menekankan pentingnya memperkuat evaluasi berbasis hasil (outcome-based evaluation) untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.