Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Tata Kelola Neksus Pangan-Air-Energi dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi Lampung Ulfa Umayasari; Theo Reynol Sandy
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 5 No 2 (2026): Juni 2026
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/jiposster.v5i2.102

Abstract

Pangan, air, dan energi merupakan tiga sumber daya dasar yang saling terkait (neksus) dalam mendukung pembangunan berkelanjutan, namun kebijakan di Provinsi Lampung masih cenderung dikelola secara sektoral. Momentum Program Kerja Prioritas Nasional Swasembada Pangan, Air, dan Energi yang mulai dikoordinasikan lintas organisasi perangkat daerah sejak 2026 membuka peluang sekaligus tantangan bagi tata kelola terintegrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola keterkaitan indikator pangan, air, dan energi antar kabupaten/kota di Provinsi Lampung serta menilai derajat integrasi kebijakan sektoral terkait. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif-kualitatif berbasis analisis data sekunder dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan dokumen perencanaan daerah periode 2019-2024, dipadukan dengan analisis isi terhadap dokumen kebijakan. Temuan awal mengindikasikan pengelolaan yang masih bersifat silo antarsektor, dengan variasi capaian antarwilayah. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi konseptual bagi penerapan pendekatan neksus dalam perencanaan pembangunan daerah serta masukan praktis bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung 2025-2029 yang berorientasi keberlanjutan.
Sah tetapi Tidak Diterima: Legitimacy Gap dalam Penertiban Aset Daerah di Provinsi Lampung Theo Reynol Sandy; Tina Miniawati Barusman
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): (ON PROGRESS) SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.3904

Abstract

Penertiban aset daerah kerap menghadirkan paradoks: tindakan yang sah menurut hukum justru ditolak warga sebagai tidak adil. Penelitian ini menganalisis penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung di Kelurahan Sukarame Baru dan Desa Sabah Balau (2025) untuk menjawab dua pertanyaan: mengapa benturan antara pengamanan aset publik dan perlindungan hak sosial warga tidak terjembatani, dan sejauh mana pelaksanaannya memenuhi keadilan sosial serta proporsionalitas. Studi kasus kualitatif ini menggunakan wawancara mendalam terhadap sepuluh informan, observasi partisipatif yang direduksi menjadi 76 unit temuan terkode, dan studi dokumen termasuk catatan satuan tugas, dianalisis dengan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil menunjukkan tiga kondisi struktural: pendefinisian masalah yang tunggal secara legalistik; ketiadaan mekanisme dan aktor penjembatan, sebab mobilisasi 1.200 personel tidak diimbangi basis data sosial yang hanya merekam nama dan jumlah penghuni bagi kurang lebih 102 jiwa; serta asimetri posisi negara dan warga yang tidak dikelola. Warga menerima status hukum lahan tetapi menolak caranya, sehingga kelancaran tahap kedua — 27 dari 30 bidang dibongkar mandiri sebulan sebelum pelaksanaan — terbaca sebagai kepatuhan pasif. Uji proporsionalitas menemukan suitability terpenuhi hanya secara administratif, sedangkan necessity dan balancing tidak, menandakan absennya proportionality gate. Legitimacy gap terbukti merupakan konsekuensi desain kebijakan yang berangkat dari legalitas, bukan dari perencanaan sosial.