<![CDATA[Sebagai salah satu eksportir utama batu bara, nikel, dan minyak kelapa sawit, Indonesia menghadapi risiko kehilangan penerimaan negara serta kebocoran Devisa Hasil Ekspor (DHE) akibat praktik transfer pricing, under-invoicing, dan pengalihan laba lintas yurisdiksi. Untuk merespons permasalahan tersebut, pemerintah memperkenalkan kebijakan ekspor satu pintu melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) pada tahun 2026. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan tersebut sebagai instrumen pengendalian eksternal (external control mechanism) terhadap praktik transfer pricing dan under-invoicing pada sektor komoditas strategis, dengan menggunakan agency theory dan institutional theory sebagai kerangka analisis utama. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi literatur dan analisis kebijakan, dilengkapi dengan analisis SWOT untuk memetakan faktor internal dan eksternal implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ekspor terpusat berpotensi meningkatkan transparansi harga, memperkuat ketersediaan basis data pembanding, mengurangi asimetri informasi antara eksportir (agen) dan pemerintah (prinsipal), serta mendukung optimalisasi penerimaan negara—temuan yang konsisten dengan pengalaman negara berkembang lain dalam mengendalikan trade mispricing komoditas ekspor. Namun demikian, efektivitas kebijakan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan PT DSI, interoperabilitas sistem digital lintas instansi, serta independensi institusi pengelola dari intervensi kepentingan komersial. Penelitian ini bersifat ex-ante karena kebijakan DSI baru memasuki masa transisi, sehingga diperlukan studi empiris lanjutan berbasis data pasca-implementasi untuk mengukur dampak riil kebijakan terhadap penerimaan negara dan stabilitas cadangan devisa nasional.]]>
