Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Raihan A. Hanasi
Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Peran Whistleblowing System dalam Meningkatkan Integritas Birokrasi : Studi pada Instansi Pemerintah: The Role of the Whistleblowing System in Improving Bureaucratic Integrity: A Study of Government Agencies Raihan A. Hanasi; Magfira Olii; Vivi Septiani Amu; Cidrawati Djafar; Rahmatia Nasution Suaib; Alfina Dery Damayanti
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 6: Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i6.11802

Abstract

Integritas birokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika menunjukkan bahwa pengawasan internal pada instansi pemerintah masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Whistleblowing System (WBS) dalam meningkatkan integritas birokrasi pada instansi pemerintah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan publikasi akademik lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal organisasi publik. Selain menjadi sarana pelaporan pelanggaran, sistem ini juga mendukung pencegahan fraud serta memperkuat budaya integritas dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian, implementasi WBS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya perlindungan terhadap whistleblower, budaya organisasi yang hierarkis, dan kurang optimalnya tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perlindungan hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan organisasi untuk mendukung efektivitas whistleblowing system dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Co-Authors Alfina Dery Damayanti Cidrawati Djafar Magfira Olii Rahmatia Nasution Suaib Vivi Septiani Amu