Peran Whistleblowing System dalam Meningkatkan Integritas Birokrasi : Studi pada Instansi Pemerintah: The Role of the Whistleblowing System in Improving Bureaucratic Integrity: A Study of Government Agencies

Raihan A. Hanasi (Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Magfira Olii (Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Vivi Septiani Amu (Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Cidrawati Djafar (Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Rahmatia Nasution Suaib (Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)
Alfina Dery Damayanti (Administrasi Publik,Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo)

Jurnal Kolaboratif Sains
Vol. 9 No. 6: Juni

Integritas birokrasi menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, profesional, dan akuntabel. Berbagai bentuk penyimpangan seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran etika menunjukkan bahwa pengawasan internal pada instansi pemerintah masih perlu diperkuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Whistleblowing System (WBS) dalam meningkatkan integritas birokrasi pada instansi pemerintah. Penelitian menggunakan metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui analisis berbagai jurnal ilmiah dan publikasi akademik lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa whistleblowing system berperan penting dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pengawasan internal organisasi publik. Selain menjadi sarana pelaporan pelanggaran, sistem ini juga mendukung pencegahan fraud serta memperkuat budaya integritas dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian, implementasi WBS masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya perlindungan terhadap whistleblower, budaya organisasi yang hierarkis, dan kurang optimalnya tindak lanjut laporan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, perlindungan hukum, pemanfaatan teknologi informasi, dan komitmen pimpinan organisasi untuk mendukung efektivitas whistleblowing system dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.