Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Paryaṭaka : Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Jurnal Harmoni Nusa Bangsa Jurnal Pengabdian Dosen Republik Indonesia (JPDRI)
I Gede Angga Permana
Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM I Gede Angga Permana; Muhaimin .; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.621 KB)

Abstract

Pembetukan Koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beragam. Tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu, Untuk menganalisis bentuk pendirian akta koperasi. Untuk menganalisis peranan notaris dalam pendirian koperasi. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum dogmatis. Hasil peneltiain dari tesis ini pertama, Bentuk akta pendirian koperasi dalam hal ini adalah akta otentik yaitu berupa akta notaris. kedua Peranan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik dalam bentuk akta notaris, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Ketiga Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dimana Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya.
Tanggung Jawab Warga Negara dalam Pelestarian Terumbu Karang untuk Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Gili Matra Uwi Martayadi; I Gede Angga Permana; Dyah Indraswati; Ramdani Abd Hafizh
JURNAL HARMONI NUSA BANGSA Vol 3, No 2 (2026): HARMONI NUSA BANGSA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Y

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47256/jhnb.v3i2.1224

Abstract

Terumbu karang merupakan ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi laut sekaligus menjadi daya tarik utama pariwisata bahari di Gili Matra. Namun, meningkatnya aktivitas wisata dan berbagai tekanan lingkungan menyebabkan kerusakan terumbu karang yang berpotensi mengancam keberlanjutan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab warga negara dalam pelestarian terumbu karang, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya, serta kontribusinya terhadap pariwisata berkelanjutan di Gili Matra. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yang meliputi masyarakat lokal, pelaku usaha wisata, Pokdarwis, dan pihak terkait lainnya. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab warga negara diwujudkan melalui berbagai bentuk partisipasi aktif, seperti transplantasi terumbu karang, kegiatan bersih pantai dan laut, pengawasan terhadap aktivitas wisata, serta edukasi lingkungan kepada wisatawan. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kesadaran masyarakat, dukungan pemerintah, dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, meskipun masih dihadapkan pada rendahnya kesadaran sebagian wisatawan dan tekanan aktivitas pariwisata.Tanggung jawab warga negara dalam pelestarian terumbu karang berkontribusi secara signifikan dalam menjaga kualitas lingkungan, mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat, dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan di Gili Matra.
Usaha Street Food Pedagang Kaki Lima di Jalan Udayana Rembiga Mataram Nusa Tenggara Barat Putu Ayu Pratiwi Duta Siwantari; I Putu Gede; I Gede Angga Permana
Jurnal Pengabdian Dosen Republik Indonesia Vol. 2 No. 2 (2026): Jurnal Pengabdian Dosen Republik Indonesia
Publisher : Language Assistance

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The community service program titled “Street Food Business of Street Vendors at Udayana Street, Rembiga, Mataram, West Nusa Tenggara” aimed to enhance the capacity, hygiene, and competitiveness of local street food vendors through training in business management, digital marketing, and good food sanitation practices. The program included stages of planning, preparation of tools and materials, training, and mentoring, all of which were successfully implemented according to the agreed schedule and enthusiastically followed by the participants. Evaluation results indicated a significant improvement in participants’ business management skills. Approximately 80% of the vendors were able to use simple bookkeeping systems and separate personal and business finances. In terms of digitalization, 72% of vendors began utilizing social media platforms such as Instagram and Facebook for promotion, leading to a 10–30% increase in daily orders within two months after the training. Regarding hygiene, all participants applied Good Hygiene Practices (GHP), and 90% of food stalls improved in cleanliness, layout, and the use of hygienic serving tools. The addition of visual branding elements such as logos, banners, and menus also enhanced the overall image of the Udayana Street food area as a culinary destination in Mataram City. Overall, this program has made a tangible contribution to strengthening the local economy by improving business management capacity, adopting digital technology, and implementing higher hygiene standards. The program’s success was supported by collaboration among universities, local government, and the street vendors’ community, creating a sustainable empowerment ecosystem.
ANALISIS NORMATIF PERATURAN PARIWISATA NUSA TENGGARA BARAT DAN IMPLIKASINYA BAGI PENGEMBANGAN PARIWISATA PULAU LOMBOK I Gede Angga Permana; Putu Arya Reksa Anggratyas
Paryaṭaka Jurnal Pariwisata Budaya dan Keagamaan Vol 4 No 2 (2026): Februari 2026
Publisher : Institut Agama Hindu Negeri Gde Puda Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53977/pyt.v4i2.3779

Abstract

Tourism is a strategic sector for the economic development of West Nusa Tenggara Province and Lombok Island, requiring a comprehensive regulatory framework to ensure legal certainty and sustainable destination governance. This study aims to analyse the normative construction of Regional Regulation of West Nusa Tenggara Province Number 3 of 2025 on the Implementation of Tourism, examine its vertical harmonisation with Law Number 10 of 2009 on Tourism, and formulate its normative implications for tourism development on Lombok Island. This research employs a normative legal method (doctrinal legal research) with statutory, conceptual, and historical approaches. Primary legal materials consist of Regional Regulation NTB No. 3/2025, Law No. 10/2009, and related regulations, while secondary materials include journal articles and scientific publications on regional tourism policy. The analysis applies grammatical and systematic interpretation to assess consistency and hierarchical coherence. The findings indicate that Regional Regulation NTB No. 3/2025 has a comprehensive structure covering seven dimensions of tourism implementation and adopts the BGCAM pentahelix model to support collaborative governance. Vertically, the regulation aligns with Law No. 10/2009 in terms of principles of implementation, allocation of authority, and guarantees of community participation, and incorporates a risk-based business licensing paradigm consistent with the Job Creation Law. Its normative implications include opportunities to strengthen destination governance through collaborative organisations, integrate spatial control and carrying capacity, and reinforce local economic empowerment. However, effective implementation still requires operational implementing regulations, cross-sectoral coordination mechanisms, and the establishment of Destination Management Organizations at the destination level to ensure tangible benefits for the welfare of Lombok’s communities.
Co-Authors Dyah Indraswati I Putu Gede Lalu Wira Pria Suhartana Muhaimin Muhaimin Putu Arya Reksa Anggratyas Putu Ayu Pratiwi Duta Siwantari Ramdani Abd Hafizh Uwi Martayadi