Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.127
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review JURNAL EDUCATION AND DEVELOPMENT Jurnal Jatiswara PALAR (Pakuan Law review) Indonesia Berdaya Jurnal Kompilasi Hukum Prosiding Konferensi Nasional PKM-CSR Commerce Law
Muhaimin Muhaimin
Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Veterinary Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PERATURAN DAN PENGAWASAN PERBANKAN SYARIAH MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Muhammad Sood; H. Muhaimin; Sumiyati Ismail
Unram Law Review Vol 1 No 1 (2017): Unram Law Review (ULREV)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v1i1.4

Abstract

The purpose of this research is to analyze the regulation and supervision of Sharia banking business according to positive law in Indonesia, while the target is to be achieved, first, to analyze the regulation of Sharia banking supervision institution of according the positive law; Second, the existence of the institution of Sharia banking supervision, comparison of Sharia banking supervision that conducted by Bank Indonesia, the Financial Service Authority (FSA), the Board of Commissioners, and Board of Sharia Supervisory (BSS) according to Indonesian positive law. The gathering of legal materials conducted through the study of literature, then conducted a qualitative descriptive analysis to obtain a prescriptive conclusion deductively. The result of research shows that the regulation and supervision of Sharia banking in Indonesia at first is the authority of Bank Indonesia, then change judicially to become the authority of the FSA. The supervision of Sharia bank internally is also the authority of the Board of Commissioner and ShariaBSS as stipulated in the Banking Law of Sharia and Limited Company Law. Base on the result of research, there are inconsistent or conflict of norm about authority among institutions on regulation and supervision of banking. The problem can cause the legal uncertainty in the implementation of its functions, duties and authority of the FSA as an institution that is mandated by law in conducting regulation and supervision of banking. Therefore, it necessary to regulate comprehensively about Sharia banking supervision in an article or provision clearly and comprehensible, because of there are differences of the characteristics of Sharia banking activities.
Keabsahan Pengalihan Saham Tanpa Melalui Perjanjian Jual Beli Dian Mario; Hirsanuddin Hirsanuddi; Muhaimin Muhaimin
Jatiswara Vol 35 No 2 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jatiswara.v35i2.246

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis “pengaturan pengalihan saham Perseroan Terbatas berdasarkan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku” dan “keabsahan pengalihan saham Perseroan Terbatas tanpa melalui jual beli (kajian terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 1229 K/Pdt/2016.” Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (legal resesrch), dengan menggunakan metode pendekatan perUndang-Undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan peralihan saham berdasarkan UU PT hanya dapat dilakukan melalui alas hak jual beli dengan syarat-syarat diantaranya keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan, keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan. Bahwa oleh karena proses peralihan hak atas saham Perseroan Terbatas tidak dilakukan melalui prosedur sebagaimana ditentukan hal mana terbukti adanya dalam perkara a quo yaitu bahwa pengalihan saham oleh Tergugat I atas saham milik Penggugat pada PT Gusung Duta Tamisa kepada Tergugat II melalui RUPS PT Gusung Duta Tamisa yang diadakan tanpa sepengetahuan Penggugat sebagai Pemegang saham, sehingga pengalihan saham dalam perkara a quo adalah terjadi tanpa persetujuan Penggugat dan keharusan mendapatkan persetujuan organ Perseroan Terbatas, maka peralihan tersebut dianggap tidak sah dan dianggap batal demi hukum, dan oleh karenanya hakim menyatakan perbuatan penggugat yang mengalihkan saham milik tergugat adalah dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum dan untuk itu diwajibkan untuk memabayar ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas:Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha Djumardin Djumardin; Salim HS; Muhaimin Muhaimin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.9

Abstract

Tujuan penelitian ini, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis tentang: (1) substansi dansyarat-syarat yang tercantum dalam akta pendirian yayasan, dan (2) momentum pengesahanakta pendirian yayasan sebagai badan hukum. Metode yang digunakan disajikan berikut ini.Jenis penelitian ini, yaitu penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalampenelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), dan (2) pendekatankonseptual (conceptual approach). Sumber datanya berasal dari kepustakaan, dan bahanhukumnya, yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan datanya,menggunakan studi dokumenter. Analisis datanya, menggunakan analisis kualitatif.Hasil penelitian, disjikan berikut ini. 1. Pendirian perseroan terbatas dituangkan dalamakta pendirian perseroan terbatas. Akta pendirian itu memuat tentang anggaran dasardan keterangan lainnya. 2. Substansi yang tercantum dalam akta pendirian perseroanmengacu kepada peraturan perundang-undangan, namun yang berbeda adalah mengenainama perseroan terbatas, maksud dan tujuannya, kegiatan usaha, modalnya, dan substansiaktanya sudah baku. 3. Momentum perseroan terbatas sebagai badan hukum apabila telahditerbitkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang perseroan terbatas.
Pengaturan Penyelesaian Sengketa Antara Bank Dengan Nasabah Dalam Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah Muhaimin Muhaimin; Sumiati Sumiati; Hirsanuddin Hirsanuddin
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.12

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah menurut hukum positif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif melalui metode interpretasi hukum untuk mendapatkan suatu kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan penyelesaian sengketa antara bank dengan nasabah dalam konversi bank konvensional menjadi bank syariah, diatur dalam UU No 2/1986 sebagaimana diubah dengan UU No 8/2004 tentang Peradilan Umum, UU No 7/1989 sebagaimana diubah dengan UU No 3/2006 tentang Peradilan Agama, UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah, dan UU No 30/1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Perma No 1/2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Perma No 2/2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Peraturan OJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Peraturan OJK No 1/POJK.07/2014 tentang Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan dan POJK No 64 Tahun 2016 Tentang Konversi Bank Konvensional Menjadi Bank Syariah.
Penyuluhan Hukum Tentang Perbankan Di Desa Gelogor Kabupaten Lobar Yudhi Setiawan; Hirsanuddin Hirsanuddin; Muhaimin Muhaimin; Ari Rahmad Hakim B.F
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i2.44

Abstract

Perkembangan dunia bisnis di era modern yang diikuti dengan peningkatan korporasi, maka instrumen hukum jaminan jasa dirasa belum memadai, sehingga perlu dilengkapi pula dengan mekanisme lain sebagai perwujudan asas kehati-hatian (Prudential Banking) oleh pihak perbankan. Akan tetapi, upaya untuk memberikan perlindungan secara maksimal kepada bank harus bertumpu pada asas itikad baik (good faith) dan agar dapat terjadi hak dan kewajiban yang seimbang di antara para pihak. Begitu pentingnya prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit, itu tidak lain seperti pentingnya menjaga nyawa atau keselamatan kita. Suatu bank yang tidak prudent pelan tapi pasti akan akan membunuh dirinya sendiri.
PERANAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN KOPERASI SEBAGAI BADAN HUKUM I Gede Angga Permana; Muhaimin .; Lalu Wira Pria Suhartana
Jurnal Education and Development Vol 9 No 3 (2021): Vol.9.No.3.2021
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.621 KB)

Abstract

Pembetukan Koperasi pada hakikatnya dimaksud untuk dapat melayani kebutuhan semua anggota pada tingkat terbaik, baik dalam kondisi ekonomi, sosial maupun kondisi politik yang beragam. Tujuan penelitian dalam penulisan ini yaitu, Untuk menganalisis bentuk pendirian akta koperasi. Untuk menganalisis peranan notaris dalam pendirian koperasi. Untuk menganalisis bentuk tanggung jawab para pihak yang terkait dalam pendirian koperasi sebagai badan hukum. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum dogmatis. Hasil peneltiain dari tesis ini pertama, Bentuk akta pendirian koperasi dalam hal ini adalah akta otentik yaitu berupa akta notaris. kedua Peranan Notaris dalam membuat akta pendirian koperasi adalah sebagai pejabat umum yang mempunyai tugas pokok membuat akta otentik dalam bentuk akta notaris, sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum tertentu dalam proses pendirian, Peran notaris tidak hanya terkait dengan pembuatan akta pendirian koperasi saja, namun juga dalam kegiatan-kegiatan koperasi yang lainnya. Notaris diharapkan dapat membantu memberikan nasihat atau penjelasan kepada pendiri koperasi untuk perkembangan koperasi kedepannya. Ketiga Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya dimana Notaris berhak bertanggung jawab apabila terjadi suatu permasalahan tentang akta yang telah dibuatnya.
PELAKSANAAN EKSEKUSI TERHADAP HAK TANGGUNGAN YANG BUKAN MILIK DEBITUR DI PT. BANK REPUBLIK INDONESIA (Persero) Tbk KANTOR CABANG BIMA Indra Tauhid Putra; , Muhaimin .; , Hirsanuddin .
PALAR (Pakuan Law review) Vol 7, No 4 (2021): Volume 7, Nomor 4 Oktober-Desember 2021
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (763.048 KB) | DOI: 10.33751/palar.v7i2.4346

Abstract

 ABSTRACTThis study aims to analyze the process of executing mortgages that do not belong to the debtor at PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Bima Branch Office, as well as analyzing the legal protection for the owner of the mortgage object guaranteed by the debtor. This research method uses the normative-empirical research method. This study uses a statutory, conceptual, and sociological approach. In the execution of the Mortgage, either the object of the Mortgage belongs to the debtor or someone else, so that if there is a default by the debtor. Thus, the creditor (bank) can still execute the object of collateral guaranteed by the debtor following the applicable provisions. Second, there is a vague norm regarding legal protection for debtors, especially third parties in imposing Mortgage Rights in the UUHT and the Banking Law.Keywords: Default, Execution, Mortgage ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses pelaksanaan eksekusi terhadap hak tanggungan yang bukan milik debitur pada PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk Kantor Cabang Bima, serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik objek hak tanggungan yang dijaminkan oleh debitur. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif-Empris. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, ,pendekatan konseptual, dan sosiologis. Dalam pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan entah objek Hak Tanggungan tersebut milik debitur ataupun orang lain, sehingga jika terjadi wanprestasi oleh pihak debitur. Maka, pihak kreditur (bank) tetap dapat melakukan eksekusi atas objek jaminan yang dijaminkan oleh pihak debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kedua adanya kekaburan norma tentang perlindungan hukum terhadap pihak debitur terlebih pihak ketiga dalam membeabnkan Hak Tanggungan di UUHT dan UU Perbankan.Kata Kunci: Wanprestasi, Pelaksanaan Eksekusi, Hak Tanggungan
IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI PERBANKAN SYARIAH (STUDI DI PT.BANK NTB SYARIAH MATARAM) Imam Alfurqan; Hirsanuddin .; Muhaimin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (466.623 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad mudharabah di PT. Bank NTB Syariah Mataram berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sosiologis (sociological Approach. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Akad Mudharabah di Bank NTB Syariah sudah sesuai dengan Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam Akad pembiayan pun para pihak sudah menjalankan akad pembiayaan tersebut Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembiayaan Akad mudarabah, meskipun masih menyimpan persoalan status hukumnya dari sisi hukum Islam. Perlindungan hukum bagi para pihak atas hak-haknya harus sangat diperhatikan pada setiap proses tahapan pembiayaan akad mudharabah, Bank perlu melakukan Pelindungan secara Prventif dan Represif tidak diatur didalam akad Tetapi sudah diataur didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah Pasal 55 Ayat (2), Dalam analisa pembiayaan sesuai dengan prinsip 5C yaitu Character, Capital, Capacity, Collateral dan Condition of economic. Dalam hal pemberian pembiayaan seperti menggunakan akad mudharabah maka seorang petugas Bank wajib memahami pengenalan dasar karakter nasabah, apakah calon nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan. Apabila prinsip kehati-hatian tersebut telah dijalankan dan Bank menyetujui pembiayaan calon nasabah, maka permohonan tersebut dapat dilanjutkan dengan proses akad, dalam proses penyelesaian sengketa biasa melauli jalur litigasi dan non litigasi
ANALISIS KLAUSULA EKSONERASI DALAM PERJANJIAN BAKU PEMBELIAN RUMAH MELALUI FASILITAS KREDIT PEMILIKAN RUMAH DI KOTA MATARAM Oddy Prasetya; Salim HS; Muhaimin .
Jurnal Education and Development Vol 10 No 1 (2022): Vol.10. No.1 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (435.326 KB) | DOI: 10.37081/ed.v10i1.3893

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari pejanjian jual beli rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah yang memuat klausula eksonerasi dan bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan fasilitas kredit pemilikan rumah di Kota Mataram. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif-empiris (mix-method) dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (Statute Approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan sosiologi hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Akibat hukum dari perjanjian baku jual beli rumah melalui fasilitas kredit pemilikan rumah (KPR) yang memuat klausula eksonerasi di dalamnya, ialah batal demi hukum. Karena ketika suatu perjanjian memuat klausula eksonerasi di dalamnya, perjanjian tersebut dinilai melanggar peraturan perundang-undangan, dan sudah pasti tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian (syarat objektif). Sehingga hal ini bisa mengakibatkan lenyap atau berubahnya suatu keadaan hukum antara pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian KPR. 2) Perlindungan hukum konsumen yang menggunakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) di Kota Mataram terbagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif (upaya pencegahan untuk menghindari sengketa) dan perlindungan hukum refresif (upaya penyelesaian ketika terjadi sengketa). Preventif pada saat: a) Pra transaksi, seperti perizinan, status tanah, iklan, cara menjual, pembuatan klausula baku; b) Transaksi, seperti klausula baku dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli, berita acara serah terima, Akta Jual Beli, pemisahan sertifikat hak milik; dan Represif terjadi pada saat: c) Pasca transaksi, permasalahan yang muncul adalah pengaduan konsumen/pembeli dan upaya penyelesaian sengketa masalah konsumen.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA TRANSAKSI CRYPTOCURRENCY DI INDONESIA Muhammad Habiburrahman; Muhaimin .; Abdul Atsar
Jurnal Education and Development Vol 10 No 2 (2022): Vol. 10 No. 2. 2022
Publisher : Institut Pendidikan Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (478.852 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan cryptocurrency menurut hukum positif di Indonesia dan perlindungan hukum terhadap investor yang melakukan investasi cryptocurrency di Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, Pertama, Kedudukan cryptocurrency di Indonesia berdasarkan hukum positif di Indonesia adalah tidak dapat dijadikan sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang mengatakan bahwa alat pembayaran yang wajib digunakan dan diakui secara sah di NKRI hanya menggunakan Mata Uang Rupiah. Hal ini juga ditegaskan dengan PBI 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran dan dalam PBI 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Akan tetapi cryptocurrency dapat digunakan sebagai instrument investasi sebagaimana diatur dalam UU No 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No 32 Tahun 1997 tentang Perdangangan Berjangka Komoditi. Kedua, Perlindungan hukum bagi investor cryptocurrency secara preventif diatur dalam UU Perdagangan dan UU Perlindungan Konsumen, dimana menegaskan untuk kegiatan perdagangan yang menggunakan sistem elektronik wajib menyediakan data dan/atau informasi secara lengkap dan benar. Selanjutnya dalam kegiatan e-commerce dilindungi oleh UU ITE. Kemudian secara represif, penyelesaian perselisihan dalam transaksi cryptocurrency diatur dalam Pasal 22 PerBappebti No 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka, bahwa penyelesaian sengketa dilakukan dengan musyawarah untuk mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, apabila tidak mencapai mufakat, para pihak dapat menyelesaikan melalui Badan Arbitase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) dan Pengadilan Negeri sesuai yang tertuang pada penjanjian antara para pihak.
Co-Authors , Hirsanuddin . Abdul Atsar Arba . Ari Rahmad Hakim B.F. Ari Rahmad Hakim BF Ari Yusika Paramida Ayu Lestari Dian Mario Dian Sukmayani Diman Ade Mulada Djumardin Djumardin Hanny Hafiar Hirsanuddin . Hirsanuddin Hirsanuddi Hirsanuddin Hirsanuddin HS, Salim I Gede Angga Permana Imam Alfurqan Indra Tauhid Putra Lalu Wira Pria Suhartana M. Sood M. Sood Muhammad Agung Rojiun Muhammad Habiburrahman Muhammad Sajidin Muhammad Sood Oddy Prasetya Rahman Hakim Sumiyati Ismail Yudhi Setiawan Zainal Asikin Zainal Asikin