Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pengujian Keputusan Tata Usaha Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Vivin Cemeila; Masayu Nurul An Nisa; Palepy; Beltsazar Nelson Christopourus Rompas
Journal of Accounting Law Communication and Technology Vol. 3 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jalakotek.v3i2.8660

Abstract

Masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia masih ditemukan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang berpotensi melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), sehingga menimbulkan sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan penelitian ini dilakukan karena AUPB yang sebelumnya hanya merupakan doktrin, kini telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, namun implementasinya dalam pengujian KTUN belum terpetakan secara komprehensif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaturan AUPB, penerapannya dalam putusan PTUN, serta akibat hukum pelanggaran AUPB. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan perbandingan. Jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan melalui studi dokumen, dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan: (1) AUPB diatur dalam Pasal 10 UU No. 30/2014 yang memuat delapan asas dan bersifat terbuka; (2) Dalam putusan PTUN (misal Putusan Nomor 99/G/2020/PTUN-JKT), AUPB digunakan sebagai dasar pengujian legalitas materiil, tidak hanya formal; (3) Pelanggaran AUPB berakibat batalnya KTUN, memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi administratif terhadap pejabat. Kesimpulan menegaskan bahwa AUPB telah menjadi norma hukum positif yang mengikat dan berperan strategis dalam mewujudkan good governance. Rekomendasi penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi empiris berupa wawancara dengan hakim PTUN guna mengeksplorasi inkonsistensi interpretasi AUPB dalam praktik.
LIMITS ON LAND POSSESSION BY CO-OWNERS FROM THE PERSPECTIVE OF UNLAWFUL ACTS: A STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 5480 K/PDT/2025 Vivin Cemeila; Richard Alberto Immanuel
CARONG: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora Vol. 3 No. 4 (2026): October, Education, Social Transformation, and Humanities in the Digital Era
Publisher : Universitas Serambi Mekkah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62710/76r1xq59

Abstract

Unlawful-act disputes concerning land commonly involve possession by a person who lacks a legal entitlement to the property. Supreme Court Decision Number 5480 K/Pdt/2025 presents a different configuration because Defendant I was acknowledged as a co-owner of the disputed land. This article examines the limits governing the exercise of co-ownership rights, particularly when unilateral possession and use may amount to an unlawful act, and analyzes the legal consequences that follow. The study adopts normative legal research using statutory, conceptual, and case approaches. The analysis shows that co-ownership does not authorize one co-owner to treat the entire property as if it were exclusively theirs. Exclusive control, permanent construction, and use of the land without involving the other co-owner are relevant circumstances in assessing violations of rights and standards of propriety. In this case, the remedy was not monetary compensation but the vacation of the land, demolition of the buildings, and restoration of the property. The article's novelty lies in examining the internal limits of co-ownership through the abuse-of-rights doctrine in connection with Article 1365 of the Indonesian Civil Code.