Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Kearifan Lokal Sasi Sebagai Pengelolaan Perikanan Berkelanjutan Dalam Perspektif Unclos 1982 Regan Meganata Surakusumah; Nurlita Adrianti Kusuma
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 2 No. 4 (2025): Januari - Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/0y0edg68

Abstract

Indonesia memiliki 26.606.000 hektar wilayah sumber daya perikanan yang potensial. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik tahun 2023, sektor perikanan menyumbang 2,66% PDB pada perekonomian nasional. Selama 1 dekade terakhir, pertumbuhan PDB perikanan berkembang pesat dari Rp176,15 triliun menjadi Rp290,58 triliun. Kondisi tersebut menjadi perhatian seluruh elemen agar tidak boleh terlena dan harus mengantisipasi apabila pola pikir masyarakat berubah melupakan nilai ekologis menjadi ekonomis sentris. Kearifan lokal memiliki peranan dalam mengelola sumber daya laut secara lestari dan berkelanjutan. Salah satunya, masyarakat adat di Kepulauan Maluku yang telah melakukan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan melalui sistem adat yang disebut Sasi. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sasi memiliki sistem pengelolaan perikanan secara berkelanjutan yang memuat larangan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, sanksi dan lembaga adat yang mengawasinya. Penerapan Sasi telah sesuai dengan UNCLOS 1982, bahkan masyarakat adat tersebut telah menerapkan konsep pengelolaan perikanan berkelanjutan lebih dahulu sebelum adanya konvensi hukum laut tersebut. Selain itu, pada penerapannya ditemukan adanya tantangan dan solusi untuk mengatasinya dalam konteks modern.
Analisis Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Berdasarkan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Nathania Ratna Debriana; Regan Meganata Surakusumah
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v5i1.2355

Abstract

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia begitu krusial untuk pemenuhan energi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, salah satunya masyarakat Cirebon yang terdampak oleh pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan PLTU berkontribusi terhadap perubahan iklim dan penurunan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A sebagai langkah preventif melindungi lingkungan dari kerusakan dan mengkaji implikasinya terhadap komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik litigasi lingkungan yang ditempuh Penggugat atas Gugatan Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A ke PTUN Bandung menjadi mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologis meskipun masih berbentuk potensi. Implikasi pembatalan izin ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs 7, SDGs 13, mendorong transisi energi menuju sumber daya terbarukan, dan menjadi preseden penting bagi perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: pembangkit listrik tenaga uap; perubahan iklim; tujuan pembangunan berkelanjutan