Nathania Ratna Debriana
Universitas Padjadjaran

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Analisis Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A Berdasarkan Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan Nathania Ratna Debriana; Regan Meganata Surakusumah
LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria Vol. 5 No. 1 (2025): LITRA Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria, Volume 5, Nomor 1, Oktobe
Publisher : Departemen Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/litra.v5i1.2355

Abstract

Pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Indonesia begitu krusial untuk pemenuhan energi. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap kualitas lingkungan dan kesehatan, salah satunya masyarakat Cirebon yang terdampak oleh pembangunan PLTU Tanjung Jati A. Emisi karbon dioksida yang dihasilkan PLTU berkontribusi terhadap perubahan iklim dan penurunan kualitas hidup. Penelitian ini bertujuan menganalisis pembatalan izin pembangunan PLTU Tanjung Jati A sebagai langkah preventif melindungi lingkungan dari kerusakan dan mengkaji implikasinya terhadap komitmen Indonesia dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan praktik litigasi lingkungan yang ditempuh Penggugat atas Gugatan Pembatalan Izin Pembangunan PLTU Tanjung Jati A ke PTUN Bandung menjadi mekanisme hukum untuk mencegah terjadinya kerusakan ekologis meskipun masih berbentuk potensi. Implikasi pembatalan izin ini memperkuat komitmen Indonesia terhadap SDGs 7, SDGs 13, mendorong transisi energi menuju sumber daya terbarukan, dan menjadi preseden penting bagi perlindungan lingkungan hidup serta pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kata kunci: pembangkit listrik tenaga uap; perubahan iklim; tujuan pembangunan berkelanjutan
Analisis Akibat Hukum Perkawinan tanpa Kehadiran Wali Nikah Sesuai Hierarki ditinjau dari Perspektif UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Nathania Ratna Debriana; Soraya Firmansjah
Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2025): July : Mahkamah : Jurnal Riset Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/mahkamah.v2i3.606

Abstract

Marriage is an important aspect of social and religious life, regulated by religious and state laws. This study aims to analyze the legal consequences of marriages that take place without the presence of a marriage guardian, especially in the context of a prospective bride whose status is a convert. From the perspective of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law, the presence of a marriage guardian is an absolute requirement for the validity of a marriage. This research uses a normative juridical method by utilizing literature studies as legal material to examine more deeply the hierarchy of marriage guardians and the implications arising from marriage without a marriage guardian. The results of this research show that a marriage that is not attended by a legal guardian can result in the invalidity of the marriage, which will have an impact on the legal status of children and women's rights. The case of Rizky Febian and Mahalini's marriage is a concrete example that shows the importance of the presence of a marriage guardian in maintaining the validity of marriage. This research is expected to provide a good understanding of the importance of marriage guardians and the legal procedures that must be followed in marriage, especially for prospective brides who convert to Islam.