Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Almansyah Harahap
Universitas Bengkulu
Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Pengaturan Pencurian Barang Penumpang Pesawat dalam UU Penerbangan dan Konvensi Chicago Almansyah Harahap; Berdi adityas Wiryawan Wahyono; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Dzakwan Zaidan
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/w5pdf728

Abstract

This article examines the legal regulation of theft of passengers’ belongings on board an aircraft under Indonesian Aviation Law and the 1944 Chicago Convention, using the 2025 Scoot Singapore–Jakarta case involving two Chinese nationals as the focal case. The study addresses the gap between the need to protect passengers’ property in the cabin and the limited specificity of aviation law in regulating theft committed by one passenger against another during an international flight. The research aims to analyze the scope of Law No. 1 of 2009, to assess the relevance of the Chicago Convention 1944, and to evaluate their application to the Scoot case. This study employs normative legal research with statute, case, and conceptual approaches. The materials consist of primary legal sources, international aviation instruments, official documents, and relevant scholarly literature. The findings show that Law No. 1 of 2009 regulates order, safety, and security on board, yet does not formulate theft of passengers’ property as a specific aviation offence. The Chicago Convention 1944 functions as a general framework on sovereignty, aircraft nationality, and the applicability of national law, while the criminal handling of on-board theft is more closely connected with the regime governing offences committed on board aircraft. The study identifies a need for clearer national rules on cabin theft, initial handling procedures, and cross-border jurisdictional coordination.
Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia Aldi Ferdiansyah; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perdata di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan yang sering menimbulkan beban berat bagi sistem peradilan, karena memakan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya upaya penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan sederhana. Mediasi hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menekankan kesepakatan damai antara para pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata serta menganalisis keterkaitannya dengan peningkatan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, dan menjaga hubungan baik antar pihak karena prosesnya bersifat kolaboratif. Namun, terdapat hambatan yang memengaruhi keberhasilan mediasi, antara lain keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme mediasi, serta belum optimalnya penerapan regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016. Solusi yang ditawarkan adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas mediator, pelaksanaan sosialisasi ADR secara masif, serta penguatan regulasi agar pelaksanaan mediasi dapat lebih konsisten di seluruh pengadilan. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi sarana utama dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Co-Authors Aldi Ferdiansyah Berdi adityas Wiryawan Wahyono Dzakwan Zaidan Mochamad Ardhy Sahal Machfudz