Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ilmu Hukum Prima Jurnal Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan
Aldi Ferdiansyah
Universitas bengkulu
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Efektivitas Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata dalam Meningkatkan Akses Keadilan di Indonesia Aldi Ferdiansyah; Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap
Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan Vol. 1 No. 4 (2025): Juli - September
Publisher : GLOBAL SCIENTS PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa perdata di Indonesia masih menjadi salah satu persoalan yang sering menimbulkan beban berat bagi sistem peradilan, karena memakan waktu yang lama dan biaya yang relatif tinggi. Kondisi ini mendorong perlunya upaya penyelesaian sengketa yang lebih efisien, cepat, dan sederhana. Mediasi hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) yang menekankan kesepakatan damai antara para pihak, dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Penelitian ini menggunakan metode normatif (doktrinal) dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata serta menganalisis keterkaitannya dengan peningkatan akses keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi efektif dalam mempercepat penyelesaian sengketa, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, dan menjaga hubungan baik antar pihak karena prosesnya bersifat kolaboratif. Namun, terdapat hambatan yang memengaruhi keberhasilan mediasi, antara lain keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, rendahnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme mediasi, serta belum optimalnya penerapan regulasi seperti Perma No. 1 Tahun 2016. Solusi yang ditawarkan adalah melalui peningkatan kualitas dan kuantitas mediator, pelaksanaan sosialisasi ADR secara masif, serta penguatan regulasi agar pelaksanaan mediasi dapat lebih konsisten di seluruh pengadilan. Temuan ini menegaskan bahwa mediasi memiliki potensi besar untuk menjadi sarana utama dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat.
Harmonization of Customary Criminal Acts in Bengkulu within the National Legal System Mardhatillah Mardhatillah; Aldi Ferdiansyah; Raden Satrya Putra; Damar Al Fariq; Fika Labuda Aziz
Ilmu Hukum Prima (IHP) Vol. 9 No. 1 (2026): JURNAL ILMU HUKUM PRIMA
Publisher : jurnal.unprimdn.ac.id

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34012/jihp.v9i1.8066

Abstract

The existence of customary law in Indonesia, including in Bengkulu Province, is part of the legal pluralism that is still alive and thriving in society. However, in practice, the implementation of customary criminal acts often faces challenges in its integration with the national legal system, particularly regarding the dualism of case resolution, legal certainty, and protection of human rights. This condition raises the need for harmonization between customary criminal law and national law to create a just and effective legal system. This study aims to analyze the forms and characteristics of customary criminal acts in Bengkulu and formulate an appropriate harmonization model within the framework of the national legal system. The research method used is normative legal research with a statutory and conceptual approach, through a qualitative descriptive analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results show that customary criminal acts in Bengkulu have a communal and restorative character oriented towards restoring social relations. Harmonization can be achieved by strengthening the recognition of customary law in regulations, integrating the principles of restorative justice into the criminal justice system, and establishing limits on the types of cases that can be resolved through customary law. Thus, this harmonization is able to maintain a balance between the local values ​​of indigenous communities and the principles of national law.
Co-Authors Almansyah Harahap Berdi adityas Wiryawan Wahyono Damar Al Fariq Fika Labuda Aziz Mardhatillah Mardhatillah Raden Satrya Putra