Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research
Helena Adinda Nabila
Universitas Negeri Semarang
Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt.PstPerlindungan Hak Waris Perempuan Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal Berdasarkan Putusan Nomor 151/Pdt.G/2020/Pn Jkt.Pst Rayi Kharisma Rajib; Alicia Angelica Asmara Putri; Helena Adinda Nabila
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 4 (2026): Januari-Februari
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/tey6pn27

Abstract

This study aims to examine, review, and discuss the protection of women's inheritance rights in the patrilineal kinship system based on Decision Number 151/Pdt.G/2020/PN.Jkt Pst, especially regarding judges' considerations in granting inheritance rights to women in the midst of a patrilineal system that traditionally prioritizes men. This research is a normative juridical type based on an analysis of court decisions relevant to the issues discussed and uses a case study approach. The primary legal material in this study is in the form of court decisions, and is supported by Supreme Court jurisprudence related to the recognition of women's rights in customary inheritance law, while secondary legal materials are obtained from various literature such as books, scientific journals, articles, and other electronic sources relevant to the research topic. The research results show that in the decision, the judge did not solely adhere to the provisions of patrilineal customary law, but also considered the principles of justice, equality, and legal expediency. This ensures that women are still included as heirs and granted inheritance rights as biological children, even within a patrilineal kinship system. This demonstrates an effort to adapt customary law to the dynamic developments of society. If customary provisions conflict with the principles of justice and equality, they can be set aside to ensure fair legal protection for women.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Kali Cileungsi dalam Perspektif Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan Gregorius Juan Pederico; Felia Ardiamesti Putri; Saka Shofa’il Asroor; Helena Adinda Nabila; Ubaidillah Kamal
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1608

Abstract

Kali Cileungsi merupakan salah satu sumber daya air yang mengalami penurunan kualitas akibat masuknya limbah industri, limbah domestik, aktivitas pertanian, serta pengelolaan sampah yang belum optimal. Kondisi tersebut tercermin dari tingginya nilai Biological Oxygen Demand (BOD) dan Chemical Oxygen Demand (COD), rendahnya kadar oksigen terlarut, perubahan warna air, munculnya bau tidak sedap, serta terganggunya fungsi ekologis sungai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pencemaran dan faktor penyebab degradasi kualitas air Kali Cileungsi, pelaksanaan penegakan hukum lingkungan terhadap pelaku pencemaran, serta kendala dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam perspektif pengelolaan sumber daya air berkelanjutan. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan socio-legal, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku sekaligus menelaah implementasinya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang cukup komprehensif melalui Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Sumber Daya Air, serta peraturan daerah, pelaksanaan penegakan hukum melalui jalur administrasi, perdata, dan pidana belum berjalan secara efektif. Hambatan utama meliputi lemahnya pengawasan terhadap sumber pencemar, kompleksitas pembuktian ilmiah, keterbatasan kapasitas dan jumlah aparat pengawas, kurangnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha. Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, efektivitas penegakan hukum perlu diperkuat melalui pengawasan berbasis teknologi, penerapan sanksi yang konsisten, peningkatan kapasitas kelembagaan, transparansi data kualitas air, dan partisipasi aktif masyarakat. Upaya tersebut diperlukan untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya air Kali Cileungsi yang berkelanjutan.
Co-Authors Alicia Angelica Asmara Putri Felia Ardiamesti Putri Gregorius Juan Pederico Rayi Kharisma Rajib Saka Shofa’il Asroor Ubaidillah Kamal