Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD sebagai Open Legal Policy: Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 Lefi Evti Handayani; Mardhatillah Suaka
Jurnal Multidisiplin Vol. 2 No. 4 (2026): Juni
Publisher : CV. Utami

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70963/jm.v2i4.814

Abstract

This article examines regional head elections through the Regional House of Representatives as an open legal policy from the perspective of Article 18 paragraph (4) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This issue is significant because the phrase “democratically elected” does not expressly determine whether regional heads must be elected directly by the people or may be elected through a representative institution. The debate has become increasingly relevant in light of various problems associated with direct regional head elections, including high political costs, money politics, social polarization, and the budgetary burden of election administration. This article aims to analyze the legal position of regional head elections through the Regional House of Representatives as an open legal policy, compare direct and indirect models for selecting local government heads in several countries, and formulate constitutional limits to ensure that such a model does not diminish popular sovereignty. This research employs normative legal research using conceptual, statutory, and comparative approaches. The findings show that regional head elections through the Regional House of Representatives may be positioned as an open legal policy because Article 18 paragraph (4) does not constitutionally require a direct election model. However, such policy cannot be understood as unlimited legislative freedom. Election through the Regional House of Representatives can only be justified if it is designed to be open, deliberative, transparent, accountable, free from transactional politics, and accompanied by effective oversight and dispute-resolution mechanisms.
DIGITALISASI PEMASARAN UMKM MELALUI E-COMMERCE: PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENGELOLAAN MARKETPLACE DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH Selvin Marsa Hutabarat; Rudi Hartono; Lefi Evti Handayani
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 4 No. 4 (2026): Agustus
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v4i4.4205

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bengkulu Tengah yang telah memiliki produk dan menjalankan usaha secara aktif, tetapi masih menghadapi keterbatasan dalam pemasaran berbasis digital. Permasalahan utama mitra meliputi ketergantungan pada pemasaran konvensional, keterbatasan jangkauan konsumen, belum optimalnya pemanfaatan marketplace, sebagian mitra belum memiliki akun penjual, serta keterbatasan keterampilan dalam mengunggah produk, membuat foto produk, menyusun deskripsi, dan mengelola toko online. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan mitra dalam memanfaatkan e-commerce sebagai sarana pemasaran produk lokal. Metode yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat partisipatif melalui tahapan identifikasi kebutuhan, penyusunan program, pelatihan, praktik langsung, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Pelatihan dilakukan melalui ceramah interaktif, demonstrasi, diskusi, dan praktik pembuatan serta pengelolaan akun marketplace, termasuk penyusunan informasi produk dan pemanfaatan WhatsApp Business. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan peserta dalam pemasaran digital. Peserta yang sebelumnya belum terbiasa menggunakan marketplace mulai mampu membuat akun penjual, mengisi profil toko, mengunggah produk, menyusun foto dan deskripsi produk, serta memahami pengelolaan toko online. Keaktifan peserta selama praktik dan pendampingan juga menunjukkan bahwa pendekatan berbasis praktik sesuai dengan kondisi mitra yang memiliki tingkat literasi digital beragam. Dampak kegiatan terlihat dari meningkatnya kesiapan pelaku UMKM dalam menggunakan media digital sebagai saluran pemasaran, memperluas peluang akses konsumen, meningkatkan kualitas penyajian produk, dan memperkuat kapasitas pemasaran produk lokal. Kegiatan ini juga menjadi langkah awal bagi pengembangan pemasaran UMKM secara lebih mandiri dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital.