Rasina Padeni Nasution
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

IMPLEMENTASI BEBAN PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI Muhammad Ilham; Rasina Padeni Nasution
Pagaruyuang Law Journal Volume 10 Nomor 1, Juli 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v10i1.8180

Abstract

Kesatu, berdasarkan hasil penelitian mekanisme beban pembuktian terbalik dalam tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai bentuk penyimpangan terbatas dari sistem pembuktian umum dalam KUHAP. Penerapannya tidak bersifat mutlak melainkan menganut konsep limited and balanced reverse burden of proof, yaitu penuntut umum tetap memikul kewajiban utama untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana korupsi, sementara terdakwa diberikan hak sekaligus kewajiban untuk menjelaskan asal-usul harta kekayaan, penerimaan gratifikasi, atau aset yang diduga berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dengan demikian pembuktian terbalik berfungsi sebagai instrumen pendukung pembuktian yang bertujuan meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi tanpa mengabaikan asas praduga tidak bersalah dan hak-hak terdakwa dalam proses peradilan pidana.Kedua, hasil penelitian terhadap putusan tindak pidana korupsi di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan Tahun 2025 serta hasil wawancara dengan Hakim ad hoc Tipikor menunjukkan bahwa penerapan beban pembuktian telah diterapkan di Pengadilan Negeri Medan tetapi belum digunakan secara eksplisit dalam setiap perkara, tetapi tampak dalam pertimbangan hakim yang berkaitan dengan pembuktian asal-usul harta kekayaan, gratifikasi, kerugian negara, dan pembayaran uang pengganti. Hakim tetap memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan bukti yang menguntungkan dirinya, namun penilaian akhir tetap didasarkan pada keseluruhan alat bukti yang diajukan di persidangan. Oleh karena itu, implementasi beban pembuktian terbalik di Pengadilan Negeri Medan telah mencerminkan prinsip pembuktian yang terbatas dan berimbang, sehingga mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pemberantasan korupsi, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi terdakwa.
PIDANA PERINGATAN BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KUHP NASIONAL: ANALISIS HUKUM POSITIF DAN PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM Azzriel Al Bari Daukay; Rasina Padeni Nasution
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Vol 14 No 02 (2026): Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v14i02.11025

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta mengkaji konsep pidana peringatan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan relevansinya dengan konsep al-‘afw (pemaafan) dalam hukum pidana Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis komparatif-konseptual yang menghubungkan pidana peringatan sebagai bentuk pemidanaan terhadap anak dalam hukum pidana nasional dengan konsep al-‘afw dalam hukum pidana Islam, khususnya dalam kaitannya dengan pemaafan, pembinaan, dan pemulihan hubungan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana tetap merupakan subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan khusus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, keadilan restoratif, diversi, pembinaan, dan reintegrasi sosial. Pidana peringatan merupakan salah satu bentuk pidana pokok bagi anak yang menekankan teguran, pendidikan, dan pertanggungjawaban yang proporsional tanpa mengutamakan penderitaan sebagai tujuan pemidanaan. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa pidana peringatan memiliki relevansi substantif dengan konsep al-‘afw dalam orientasinya terhadap kesempatan memperbaiki diri, pengendalian respons punitif, dan pencapaian kemaslahatan. Meskipun demikian, *al-‘afw* merupakan konsep pemaafan yang memiliki landasan normatif dan cakupan tersendiri dalam hukum pidana Islam, sedangkan pidana peringatan merupakan bentuk sanksi formal yang dijatuhkan berdasarkan ketentuan hukum pidana nasional. Oleh karena itu, hubungan keduanya terletak pada kesamaan nilai pemaafan, perbaikan perilaku, dan pemulihan sosial, bukan pada kesamaan bentuk maupun akibat hukumnya. Penelitian ini menegaskan bahwa nilai *al-‘afw* dapat menjadi perspektif etis dalam memahami orientasi pembinaan pidana peringatan terhadap anak, dengan tetap memperhatikan pertanggungjawaban pidana, perlindungan korban, dan kepastian hukum.