Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ANDREW Law Journal Journal Law and Government Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Maizidah Salas
Universitas Muhammadiyah Purwokerto
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
INTEGRASI NILAI-NILAI HUKUM ISLAM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DAN RELEVANSINYA DENGAN SISTEM HUKUM JERMAN Maizidah Salas; Abdul Aziz Nasihudin
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.183

Abstract

Perdagangan orang merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang secara tegas dilarang dalam hukum nasional maupun internasional. Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) telah merumuskan langkah yuridis dan normatif untuk menegakkan keadilan dan melindungi korban. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis integrasi nilai-nilai hukum Islam dalam UU PTPPO serta meninjau relevansinya dengan sistem hukum tata negara Jerman. Dengan menggunakan pendekatan normatif-komparatif, penelitian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Hukum Islam, seperti penghormatan terhadap martabat manusia (karāmah al-insān), perlindungan terhadap jiwa (hifz al-nafs), dan keadilan (al-‘adl), telah tertransformasi dalam norma hukum positif Indonesia. Kemudian dalam sistemn hukum di Jerman sebagai negara hukum sekuler yang berbasis konstitusi (Grundgesetz) ternyata menegaskan prinsip yang serupa melalui regulasinya yang menyatakan bahwa martabat manusia tidak dapat diganggu gugat (Die Würde des Menschen ist unantastbar). Dengan demikian, meskipun berbeda sumber legitimas dan sistem hukum, baik hukum di Indonesia dan Jerman menempatkan nilai kemanusiaan dan keadilan sebagai pusat pembentukan hukum, dalam hal ini terkait dengan perdagangan orang.
KEDUDUKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP BARU: TINJAUAN NORMATIF KRITIS Maizidah Salas; Yusuf Saefudin
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.187

Abstract

Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan kolonial ke KUHP saat ini membuka ruang kajian, salah satunya menganalisis secara kritis kedudukan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) pasca-integrasi ke dalam KUHP Baru  yakni UU No. 1 Tahun 2023. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyoroti dekolonisasi hukum melalui kebijakan rekodifikasi nasional. Di satu sisi, KUHP Baru berhasil menyelesaikan kebuntuan teoretis pertanggungjawaban pidana korporasi dan mekanisme eksekusi sanksi denda pengganti, yang diharmonisasi secara operasional oleh UU No. 1 Tahun 2026. Di sisi lain, analisis kritis menunjukkan adanya deformasi elemen delik pada Pasal 555 KUHP Baru. Penyederhanaan formulasi tanpa merinci aspek tindakan, sarana, dan tujuan eksploitasi berisiko menimbulkan multitafsir, menghambat pembuktian, serta mengaburkan batas yurisdiksi dengan delik penyelundupan manusia. Selain itu, sinkronisasi dengan UU Kesehatan , UU TPKS , dan UU ITE  memicu tumpang tindih regulasi yang kompleks. Untuk mengatasi kelemahan ini, direkomendasikan pembentukan Peraturan Pemerintah untuk memperjelas serta pedoman penuntutan komprehensif guna memastikan kepastian hukum dan optimalisasi pelindungan hak korban.
Rekonstruksi Sejarah Hukum Pengasuhan Anak di Indonesia sebagai Dasar Penguatan Perlindungan Anak Pekerja Migran Indonesia Maizidah Salas; Soediro Soediro
Journal Law and Government Vol 4, No 2 (2026): Agustus
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jlag.v4i2.41558

Abstract

The rise in migration among Indonesian migrant workers (PMI) has sparked complex issues regarding the care of “left-behind children,” while conventional family law regulations have not yet been able to address the challenges of transnational child care. Therefore, a reconstruction of child care law is necessary to ensure protection that is oriented toward the best interests of the child. This normative legal study employs a legislative approach and a descriptive-qualitative analysis of the literature. The research reveals an evolution in child custody law from a parent-centered approach toward a child-centered one, although a gap still exists between regulations governing migrant labor and child protection. The results of this study indicate that legal reform can be achieved through laws that adopt several concepts or principles, such as 1) shared parenting, which involves joint child-rearing utilizing digital technology so that parenting is not constrained by time or space; 2) the application of the principles of Maqashid al-Syari’ah and Mubâdalah, so that child-rearing is fundamentally the responsibility not only of the mother but also of the father, particularly when the mother is a migrant worker; 3) strengthening Village Regulations as the closest regulatory framework for the protection and care of migrant workers’ children, 4) community-based care is effective because it stems from solidarity, commitment, and awareness, and 5) affirming the state’s responsibility, as protecting every citizen is a constitutional mandate, and the involvement of corporate social responsibility (CSR) is crucial because remittance benefits also flow to several related private sectors.
Perbandingan Tanggung Jawab Konstitusional Negara dalam Perlindungan Pekerja Migran: Studi Hukum Tata Negara Indonesia dan Filipina Maizidah Salas; Abdul Azis Nasihuddin
Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum Vol. 4 No. 3 (2026): September: Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59581/deposisi.v4i3.6646

Abstract

The protection of citizens abroad is one of the most fundamental manifestations of constitutional obligations in the modern constitutional legal system. Indonesia and the Philippines are the two largest sending countries of migrant workers in Southeast Asia, and both face complex constitutional challenges regarding the fulfillment of human rights and legal protection for their citizens working abroad. This study aims to analyze and compare the framework of the state’s constitutional responsibilities, the institutional architecture of the executive branch, and the dynamics of constitutional jurisprudence between Indonesia and the Philippines in providing protection for migrant workers. Employing a comparative legal research method alongside legislative and conceptual approaches, this study finds that the Philippines has developed a model of extraterritorial protection. In contrast, Indonesia has established strong constitutional guarantees in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. This study recommends the consolidation of executive institutions and the establishment of an independent extraterritorial legal aid fund for Indonesian migrant workers.
Co-Authors Abdul Azis Nasihuddin Abdul Aziz Nasihudin Saefudin, Yusuf Soediro Soediro