Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-MIKRAJ: Jurnal studi Islam dan Humaniora ANDREW Law Journal
Duwi Handoko
Universitas Persada Bunda Indonesia
Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
RASIONALITAS PENGHAPUSAN PIDANA MINIMUM KHUSUS DALAM PASAL I UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA Duwi Handoko; Beni Sukri; Hulaimi Hulaimi; Lewiaro Laia; Hawa Raissa Agripina
ANDREW Law Journal Vol. 5 No. 1 (2026): JUNI 2026
Publisher : ANDREW Law Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61876/alj.v5i1.186

Abstract

Penelitian ini menganalisis rasionalitas penghapusan pidana minimum khusus melalui Pasal I Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Penelitian difokuskan pada tiga permasalahan utama, yaitu ratio legis pembentuk undang-undang dalam menghapus pidana minimum khusus, implikasi yuridis kebijakan tersebut terhadap perluasan diskresi hakim dan pemulihan independensi yudisial, serta sinkronisasi normatif Pasal I dengan asas individualisasi pidana dan doktrin kesahajaan pidana. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan kebijakan hukum melalui analisis bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghapusan pidana minimum khusus dimaksudkan untuk mengatasi kekakuan sistem pemidanaan, mengurangi disparitas putusan, serta mengembalikan kewenangan hakim dalam menjatuhkan pidana yang proporsional dan humanis. Kebijakan ini membawa implikasi positif terhadap independensi yudisial dan penerapan keadilan individual, meskipun juga menimbulkan tantangan berupa potensi disparitas putusan yang memerlukan pedoman pemidanaan nasional. Secara keseluruhan, Pasal I UU No. 1 Tahun 2026 mencerminkan pergeseran paradigma hukum pidana Indonesia dari pendekatan represif yang kaku menuju sistem pemidanaan yang lebih rasional, proporsional, dan berkeadilan substantif.
Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Implikasinya Terhadap Konsumen Selaku Pihak Ketiga Reza Azurma; Duwi Handoko
AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) Vol. 5 No. 2 (2025): AL-Mikraj Jurnal Studi Islam dan Humaniora
Publisher : Pascasarjana Institut Agama Islam Sunan Giri Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almikraj.v5i2.7292

Abstract

This article examines the legal consequences of default (wanprestasi) in land sale and purchase agreements and its implications for consumers as third parties. Using a normative and case-based approach, this study analyzes judicial decisions from the District Court of Depok (No. 55/Pdt.G/2022/PN Dpk), the Bandung High Court (No. 204/PDT/2023/PT BDG), and the Supreme Court (No. 2134 K/Pdt/2024). The case demonstrates the complexity of legal relations between the landowner, initial buyer, and end-consumers (such as housing unit buyers), who are affected by the annulment of sale agreements. The analysis reveals that the initial buyer’s default, including failure to pay and use of empty checks, led the courts to invalidate the agreement and return the land title to the seller. Third parties such as notaries, the National Land Agency, and consumers are placed in legally vulnerable positions. The study emphasizes the necessity of preventive legal safeguards, including due diligence, explicit contractual clauses, and clear third-party liability management in land sale chains.
Co-Authors Beni Sukri Hawa Raissa Agripina Hulaimi Hulaimi Lewiaro Laia Reza Azurma