Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pemberdayaan Hukum
Tanriawan, Florensia Octavia
Universitas Atma Jaya Makassar
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN NIAGA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI RUMAH SUSUN (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 236 K/Pdt.Sus/2010) Quinn Djuang, Merry Edel; Tanriawan, Florensia Octavia
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1222.117 KB)

Abstract

Studi ini membahas Kewenangan untuk Mengadili Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian tentang Jual Beli Sepatu Susun. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hakim tentang wewenang untuk mengadili pengadilan komersial dalam menyelesaikan perselisihan tentang perjanjian tentang penjualan dan pembelian flat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, yaitu studi tentang penerapan hukum di tingkat praktik, yaitu bagaimana norma-norma hukum dipraktikkan di masyarakat atau kelompok profesional dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen hukum, baik primer, materi hukum sekunder dan terkait, Otoritas untuk mengadili Pengadilan Niaga dalam Penyelesaian Perselisihan dalam Perjanjian tentang Penjualan dan Pembelian Rumah Susun.    Hasil penelitian dan diskusi ini menunjukkan bahwa hakim pengadilan komersial tidak memiliki wewenang tetapi merupakan wewenang hakim pengadilan negeri dalam penyelesaian perjanjian sengketa penjualan dan pembelian apartemen karena perjanjian yang disengketakan adalah penjualan dan perjanjian pembelian di mana pengembang tidak memenuhi kewajibannya dalam bentuk pengajuan gedung apartemen bukan kewajiban untuk membayar sejumlah uang berdasarkan pinjaman dan perjanjian pinjaman sebagaimana diputuskan oleh hakim pengadilan komersial. Akibatnya pengembang dikatakan telah mengambil tindakan default.
Co-Authors Quinn Djuang, Merry Edel