Sutanto, Very Werson
Universitas Atma Jaya Makassar

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

PENGISIAN JABATAN ADMINISTRASI NEGARA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE Sutanto, Very Werson; Rante, Melky
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 5, No 2 (2015): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1197.227 KB)

Abstract

Skripsi ini membahas tentang Pengisian Jabatan Administrasi Negara Dalam Persfektif Good Governance. Dalam penelitian ini membahas mengenai pengisian jabatan administrasi negara yang dilakukan oleh bupati Kabupaten Cianjur yang mengangkat Drs. H Edi Iryana, MAP Mantan Narapidana Tindak Pidana Korupsi Sebagai pejabat Sekretaris Inspektorat Daerah.      Dalam hal ini proses pengangkatan jabatan terhadap Drs. H. Edi Iryana, MAP sebagai sekretaris inspektorat daerah di Kabupaten Cianjur, yang dilakukan oleh bupati sangatlah bertentangan dengan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme dan ketentuan dalam Pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara, dan surat Edaran Kementerian Dalam negeri Nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012.        Berdasarkaan isu hukum penulis bahwa telah adanya pengisian jabatan administrasi Negara yang teleh melanggar ketentuan peraturan perundang-undang dan perarturan pemerintah serta surat edaran kementerian dalam negeri terkait larangan terhadap bupati mengangkat mantan narapidana menjadi pejabat di kabupaten. dengan melakukan penelitian secara normatif serta mengkombinasikan nilai horizontal dan vertical yakni penerapan das sain dan das sollen.
EKUIVALENSI LOGIKA FORMAL TERHADAP UPAYA KONSTITUTIF DALAM PEMECAHAN MASALAH HUKUM Sutanto, Very Werson
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 6, No 2 (2016): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (472.827 KB)

Abstract

Kecemasan sosial muncul pada saat hakim membuat keputusan yang tidak adil. Tanpa bermaksud mengesampingkan kecemasan sosial itu sendiri, adalah baik untuk memahami bahwa para hakim terikat oleh sistem hukum pada gilirannya untuk membangun pola pikir hukum mereka. Bahkan jika mereka menghadapi kekosongan hukum karena ada Prinsip Ius Curia Novit dan akibatnya sekali lagi ada kewajiban hukum untuk menggali dan menemukan hukum melalui interpretasihukum dan argumentasi hukum. Cara para hakim untuk mengatasi konflik di antara keadilan - penggunaan hukum - kepastian hukum dalam setiap kasus hukum pada dasarnya adalah sebuah seni. Dan sebagai seni, proses hukum harus didasarkan pada sains, logika dankecerdasan intelektual. Meskipun proses hukum adalah seni, itu tidak berarti bahwa setiap keputusan hakim adalah sains. Itu menjadi hukum karena memiliki kekuatan untuk mengikat. Karena itu, hakim harus menerapkan logika. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis betapa pentingnya logika formal di dalam pemikiran hukum dengan menekankan kesetaraan antara logika formal dan upaya konstitutif dalam penyelesaian masalah hukum. Sangat penting dalam pembangunan pemikiran hukum c.q. keputusan pengadilan. Ini adalah penelitian normatif dan untuk hasil atau ide ini akan memberikan kontribusi kepada setiap pemangku kepentingan dalam penyelesaian masalah hukum yang berorientasi pada jaminan gagasan hukum; keadilan - penggunaanhukum - kepastian hukum.
EFEKTIVITAS HUKUM PENGELOLAAN PARKIR TEPI JALAN UMUM TERHADAP JURU PARKIR LIAR DI KOTA MAKASSAR Sutanto, Very Werson; Tasiam, Ryan Audrey
Jurnal Pemberdayaan Hukum Vol 7, No 2 (2017): Jurnal Pemberdayaan Hukum
Publisher : Universitas Atma Jaya Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1183.128 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas hukum Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Parkir Pinggir Jalan terhadap keberadaan Kru Parkir Ilegal dan faktor-faktor yang mempengaruhi penampilan atau fenomena Kru Parkir Ilegal di Kota Makassar.Data penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian lapangan (empiris) dengan mewawancarai kru parkir dan Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya dan kemudian dianalisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif untuk menemukan penjelasan, ilustrasi, dan deskripsi guna memperoleh kesimpulan sesuai dengan masalah yang diteliti.    Hasil penelitian ini menemukan bahwa efektivitas hukum dari Peraturan Daerah No. 17/2006 belum efektif dalam menindak Kru Parkir Ilegal. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya Awak Parkir Ilegal di Kota Makassar, yaitu: 1). Faktor Hukum, 2). Faktor Penegakan Hukum, 3). Fasilitas dan infrastruktur Faktor, dan 4). Faktor Komunitas. Oleh karena itu, perlu untuk merevisi Peraturan Daerah No. 17/2006 dengan memasukkan dan peraturan lebih lanjut tentang tindakan terhadap Awak Parkir Ilegal.