Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner
Wiwit Musaadah
Universitas Islam Depok, Indonesia
Religion Humanities Library & Information Science Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Dispensasi Kawin Anak Pasca Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017 dalam Perspektif Maqashid Syariah terhadap Perlindungan Hak Anak di Indonesia Wiwit Musaadah; Hidayatullah; Faridawati; Eis Rahmawati
Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner Vol. 5 No. 3 Agustus 2026: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Sains Islam Interdisipliner
Publisher : Yayasan Azhar Amanaa Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59944/jipsi.v5i3.1129

Abstract

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 yang mengubah batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sebagaimana diadopsi dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan hak anak perempuan dari perkawinan dini. Namun, kenaikan batas usia tersebut justru diikuti oleh lonjakan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama, sehingga dispensasi kawin berfungsi sebagai “pintu darurat” yang berpotensi menggerus tujuan protektif regulasi itu sendiri. Artikel ini menganalisis paradoks tersebut melalui pendekatan maqashid syariah, khususnya kerangka sistem lima pilar (hifz al-din, al-nafs, al-‘aql, al-nasl, al-mal) yang dikembangkan Jasser Auda, untuk menilai sejauh mana praktik dispensasi kawin pascaputusan MK sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik anak. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, didukung data kuantitatif dari Badan Peradilan Agama, Kementerian Agama, Badan Pusat Statistik, dan UNICEF Indonesia periode 2019-2025. Hasil penelitian menunjukkan disharmoni struktural antara Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 dan implementasinya di lapangan, karena kehamilan tidak dikehendaki tetap menjadi alasan dominan permohonan. Sebagai kontribusi orisinal, artikel ini menawarkan model Maqashid-Based Best Interest Test (MBIT), sebuah instrumen penilaian berjenjang yang mengintegrasikan uji lima pilar maqashid dan mizan maslahah-mafsadah ke dalam pertimbangan hakim, sebagai pelengkap operasional atas kekosongan metodologis dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019.
Co-Authors Eis Rahmawati Faridawati Hidayatullah