Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesia of Journal Business Law Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum
Alaini Alaini
Universitas Pamulang
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Tinjauan Kritis Kebijakan Pemberantasan Premanisme dan Pungli di Kawasan Industri Cikupa Mas Alaini Alaini; Sofyatul Widad
Legis Nexus: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 2 (2026): Legis Nexus : Jurnal Ilmu Hukum, April 2026
Publisher : CV. CAKRAWALA RISET

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis secara mendalam efektivitas kebijakan pemerintah dalam menanggulangi praktik premanisme dan pungutan liar yang kerap terjadi di kawasan Industri Cikupa Mas Fenomena ini tidak hanya mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berimplikasi terhadap iklim investasi dan produktivitas ekonomi di wilayah industri. Perbedaan utama penelitian ini dibandingkan dengan kajian sebelumnya terletak pada fokusnya yang spesifik terhadap Kawasan Industri Cikupa Mas, yang hingga kini belum banyak menjadi objek kajian akademik. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung menyoroti premanisme dalam konteks perkotaan atau sektor transportasi, sementara studi ini berupaya mengungkap dinamika sosial, ekonomi, dan kelembagaan yang khas di lingkungan industri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pemberantasan telah dijalankan melalui operasi penegakan hukum dan pembentukan tim terpadu, Satgas anti premanisme, efektivitasnya masih terbatas akibat lemahnya koordinasi antarinstansi, minimnya pengawasan berkelanjutan, serta adanya resistensi sosial dari kelompok tertentu yang memperoleh keuntungan dari praktik ilegal tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pihak manajemen kawasan industri, disertai pendekatan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat. Upaya pemberantasan premanisme dan pungutan liar dapat bertransformasi dari sekadar tindakan represif menuju kebijakan preventif dan partisipatif yang berkelanjutan
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENYEBARAN HOAKS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA PASCA PEMBAHARUAN KUHP Alaini Alaini
Indonesia of Journal Business Law Vol. 5 No. 1 (2026): Artikel Riset Volume 5 Nomor 1 Januari 2026
Publisher : Information Technology and Science (ITScience)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7535

Abstract

Kemajuan teknologi informasi di era digital membawa kemudahan dalam penyebaran informasi, tetapi pada saat yang sama  turut memicu meningkatnya penyebaran hoaks yang mengganggu ketentraman sosial, mempengaruhi stabilitas politik, dan mengancam ketertiban umum. Kondisi ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi masyarakat. Penelitian ini mengkaji bagaimana peraturan tindak pidana penyebaran hoaks dalam hukum pidana Indonesia, analisis unsur-unsur delik kontruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, serta berbagai hambatan yang muncul dalam praktik penegakan hukum. kajian ini diarahkan pada analisis dasar normatif, konstruktif delik, konsep mens rea, seta kesulitan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani hoaks. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitinan normatif dengan pendekatan peraturan peraturan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukan bahwa delik hoaks diatur terutama dalam undang-undnag informasi dan transaksi Elektronik sebagai lex specialis serta diperkuat oleh sejumlah ketentuan dalam KUHP Nasional yang baru. Unsur delik hoaks menitikberatkan pada adanya kesengajaan perbuatan penyebaran Informasi palsu atau menyesatkan serta potensi menimbulkan keresahan atau kerugian bagi masyarakat. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan baik kepada pelaku perseorangan maupun korporasi dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pihak. Penegakan hukum terhadap tindak pidana hoaks masih menghadapi berbagai kendala, antara lain pembuktian digital, anonimitas pelaku di ruang siber, keterbatasan kapasitas forensik digital aparat penegak hukum, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Penelitian ini berkontribusi secara ilmiah dengan menegaskan adanya pergeseran paradigma delik hoaks pasca pembaruan KUHP, yang menempatkan kebijakan kriminal dalam posisi harus seimbang dengan perlindungan kebebasan berekspresi dalam kerangka negara hukum demokratis.
Co-Authors Sofyatul Widad