Johamran Pransisto
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Evaluasi Pengaturan Pidana Penjara Seumur Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Hamidah T Hamidah T; Sunardi Purwanda; Khaerul Mannan; Johamran Pransisto; Aksah Aksah
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13191

Abstract

This study aims to analyze the provisions on life imprisonment in Law No. 1 of 2023 on the Criminal Code, particularly regarding the absence of a time limit for the review of life-sentenced prisoners. This study employs a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, and a comparative approach. Legal materials were analyzed qualitatively using a descriptive-analytical method. The results of the study indicate that although the National Criminal Code has updated the sentencing system to accommodate more humane sentencing objectives, the provisions regarding life imprisonment still leave a normative gap concerning the evaluation mechanism. Unlike the death penalty, which provides for a ten-year evaluation period, life imprisonment lacks a similar mechanism, potentially leading to legal uncertainty and contradicting the principles of rehabilitation and social reintegration. Therefore, a reformulation of the regulations governing the evaluation of life imprisonment is necessary as part of the reform of national criminal law.
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare Dewi Rasda; Muhammad Sabir; Bakhtiar Tijjang; Johamran Pransisto; Kairuddin Kairuddin
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sebagai salah satu program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat pendaftaran tanah dan memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi, ketepatan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian pustaka yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Parepare pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program PTSL. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan yang lebih efektif.