Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Muhammad Sabir
Institut Ilmu Sosial dan Bisnis Andi Sapada
Religion Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Problematika Penyelesaian Sengketa Harta Warisan di Pengadilan Agama Kota Parepare Mutmainna Mutmainna; Muhammad Sabir; Sunardi Purwanda; Bakhtiar Tijjang; Kairuddin Karim
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13190

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris. Penelitian ini mengunakan tipe penelitian Normatif Empiris dengan Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Sosial. Jenis sumber Data mengunakan Data Primer danData Sekunder. Analisis data akan dengan cara observatif-indrawi dan teoretis-rasinal dengan menggunakan model penalaran dengan terlebih dahulu menggunakan logika induktif yang kemudian diteruskan dengan logika deduktif. Pelaksanaan penyelesaian sengketa harta warisan di Pengadilan Agama merupakan kewenangan absolute berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang melalui tahap-tahap yaitu pedaftaran gugatan, penafsiran biaya perkara, penunjukan majelis hakim, pemanggilan para pihak, mediasi, Pemeriksaan Persidangan (Pembavaan Gugatan, Jawaban/Eksekpsi, Replik/Duplik,pemeriksaan bukti surat, saksi, ahli (jika diperlukan), pemeriksaan setempat (khusus objek tidak bergerak)), Kesimpulan para pihak, Putusan Hakim dan Pelaksanaan atau Eksekusi putusan (jika putusan sudah berkekuatan hukum tetap atau tidak adanya upaya hukum) Dan Upaya Pengadilan Agama Parepare dalam mengatasi kendala penyelesaian sengketa harta warisan dengan teori kepastian hukum dan keadilan dengan para ahli waris yaitu dengan mengoptimalkan mediasi, mengoptimalkan proses pembuktian, memberikan pertimbangan hukum yang jelas dan sistematis, menjatuhkan putusan verstek apabila persyaratan terpenuhi dan Pelaksanaan Eksekusi Putusan sesuai Prosedur.
Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare Dewi Rasda; Muhammad Sabir; Bakhtiar Tijjang; Johamran Pransisto; Kairuddin Kairuddin
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13192

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kota Parepare serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Sebagai salah satu program strategis nasional, PTSL bertujuan mempercepat pendaftaran tanah dan memperkuat kepastian hukum atas hak-hak masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain harmonisasi regulasi, ketepatan administrasi, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan sosiolegal. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dokumentasi, studi terhadap peraturan perundang-undangan, serta kajian pustaka yang relevan. Seluruh data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, interpretatif, dan evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota Parepare pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkontribusi dalam meningkatkan kepastian hukum, mewujudkan tertib administrasi pertanahan, dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu substansi hukum, kapasitas kelembagaan, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung, tingkat kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum. Penelitian ini merekomendasikan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan infrastruktur digital, penguatan koordinasi antarinstansi, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan guna mengoptimalkan pelaksanaan Program PTSL. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan kepastian hukum yang berkelanjutan serta tertib administrasi pertanahan yang lebih efektif.
Problematika Pelaksanaan Hak Tanggungan Elektronik di Kantor Pertanahan di Kabupaten Pinrang Amriana Amirullah; Muhammad Sabir; Aksah Aksah; Lia Trizza FA; Kairuddin Kairuddin
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.13195

Abstract

This study aims to examine and analyze the implementation of the Electronic Mortgage (HT-el) at the Pinrang Regency Land Office based on Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 5 of 2020 and to identify the challenges encountered in its implementation. This study is normative-empirical research employing both a legal and a social approach. Data sources consist of primary and secondary data obtained through observation, interviews, and documentation. Data analysis was conducted using observational-sensory and theoretical-rational methods, applying a reasoning model that first utilized inductive logic followed by deductive logic. The results of the study indicate that the implementation of the electronic mortgage registration system (HT-el) at the Pinrang Regency Land Office has been carried out in accordance with the provisions of Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency Regulation No. 5 of 2020. The application of the electronic system has improved efficiency, transparency, and accountability, while also providing convenience and certainty in the registration services for mortgage rights. The challenges encountered include legal obstacles (regulatory adjustments), technical issues (system and internet network disruptions), administrative hurdles (incomplete or non-compliant required documents), and sociological factors (differences in users’ levels of understanding and ability to operate the HT-el system), but these did not hinder the overall implementation of HT-el, as they could be overcome through coordination among stakeholders, human resource capacity building, and system improvements.
Co-Authors Aksah Aksah Amriana Amirullah Bakhtiar Tijjang Dewi Rasda Johamran Pransisto Kairuddin Kairuddin Kairuddin Karim Lia Trizza FA Mutmainna Mutmainna Sunardi Purwanda