Betasari Zakiyah
Universitas Tidar

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PELAYANAN PUBLIK BERBASIS E-GOVERNANCE MELALUI PENERAPAN APLIKASI ‘OGAN LOPIAN’ BIDANG PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN PURWAKARTA JAWA BARAT Septiana Wulan Hapsari; Erika Oktavianingtias; Betasari Zakiyah; Yuni Kurniasih
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 5 No. 1 (2021): Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v5i1.1505

Abstract

ABSTRACTPenyelenggaraan pelayanan publik merupakan sebuah upaya dari negara untuk memenuhi kewajibannya kepada masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Hal ini didasari oleh amanat Undang – Undang Dasar Tahun 1945. Namun kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum efektif dan efisien, oleh karenanya pemerintah mulai menerapkan konsep E-Governance. Salah satu pemerintah daerah yang mulai menerapkan konsep ini adalah Kabupaten Purwakarta, yaitu dengan menciptakan aplikasi ‘Ogan Lopian’ sebagai upaya pelayanan publik di bidang kesehatan. Tujuan dari adanya jurnal ini adalah untuk mengetahui bagaimana aplikasi ‘Ogan Lopian’ dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat Kabupaten Purwakarta dan mengetahui kelemahan serta kelebihan dari aplikasi ini, yang mana nantinya dapat diperbaiki serta dapat diadopsi oleh daerah lain. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi Pustaka. Hasil penelitian ini diketahui bahwa kualitas pelayanan publik dari aplikasi ‘Ogan Lopian’ di bidang kesehatan ini sudah memenuhi indikator pengukuran kualitas pelayanan publik yaitu responsiveness, responsibility dan accountability. Namun meskipun begitu, masih terdapat beberapa kekurangan dalam aplikasi ‘Ogan Lopian’ dikarenakan masih banyak masyarakat yang tidak paham dalam menggunakan aplikasi ini akibat dari minimnya sosialisasi yang diberikan.. Keywords Pelayanan Publik, E-Governance, ‘Ogan Lopian’.
ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 UNTUK BLT-DANA DESA DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang) Betasari Zakiyah; Eny Boedi Orbawati; Yuni Kurniasih
JMAN (Jurnal Mahasiswa Administrasi Negara) Vol. 6 No. 1 (2022): Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Tidar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31002/jman.v6i1.2477

Abstract

Indonesia saat ini menghadapi Pandemi Covid-19 yang berdampak pada sektor ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan melalui Permendesa No. 7 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT-Dana Desa bagi masyarakat miskin yang terdampak. Tujuan penelitian untuk menganalisis  pengelolaan dan faktor pendorong serta penghambat Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 untuk BLT-Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 studi kasus di Desa Sonorejo, Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang dengan menggunakan teori Tata Kelola Desa oleh Sri Rejeki (2015:33) dan teori Good Governance oleh Mardiasmo (2009). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan dana desa terdapat komunikasi serta evaluasi RAPB Desa, namun pendataan penerima tidak sesuai. Dalam penganggaran terdapat kesesuaian pengalokasian dana desa sebesar 30% untuk BLT-Dana Desa, untuk bulan penyaluran BLT-Dana Desa berbeda dengan ketentuan. Dalam penatausahaan terdapat pencatatan penerimaan dan pengeluaran uang oleh bendahara desa. Dalam laporan pertanggungjawaban terdapat kelengkapan dokumen serta tepat waktu pelaporannya. Faktor pendorong pengelolaan dari prinsip transparansi terdapat kejelasan dalam pelaksanaan, dalam akuntabilitas terdapat pelaksanaan sesuai sasaran, dalam partisipasi terdapat forum musyawarah. faktor penghambat ketiga prinsip ini yakni masyarakat belum terbuka dalam musyawarah, pendataan tidak sesuai ketentuan, dan kurangnya media informasi serta publikasi dari Pemerintah Desa.Keywords: BLT-Dana Desa, Good Governance, Pengelolaan Dana Desa.