Nur Tasya Ekananda Rivai
Universitas Negeri Gorontalo

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Pengelolaan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Nur Tasya Ekananda Rivai
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 03 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i03.1488

Abstract

Penelitian Ini Bertujuan Untuk Menganalisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubea, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Gorontalo, Dengan Merujuk Pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pendekatan Yang Digunakan Adalah Kualitatif Melalui Metode Kajian Kepustakaan (Library Research), Dengan Menelaah Data Sekunder Berupa Dokumen, Peraturan, Dan Laporan Yang Relevan. Hasil Penelitian Menunjukkan Bahwa Pengelolaan Add Di Desa Bubea Difokuskan Pada Program-Program Yang Menyentuh Kebutuhan Dasar Masyarakat, Seperti Bantuan Langsung Tunai (Blt), Bantuan Bahan Rumah (Bbr), Dan Pembangunan Jamban. Blt Menjadi Alokasi Terbesar Karena Merespons Kebutuhan Masyarakat Yang Terdampak Kondisi Ekonomi, Sementara Bbr Dan Jamban Menunjukkan Perhatian Terhadap Kualitas Hidup Dan Kesehatan Masyarakat. Pengelolaan Dilakukan Dengan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Aktif Masyarakat. Meskipun Secara Umum Berjalan Lancar, Pengelolaan Dana Desa Masih Menghadapi Tantangan, Seperti Kurangnya Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Infrastruktur, Serta Ketergantungan Pada Regulasi Pusat. Strategi Yang Diterapkan Meliputi Penguatan Regulasi, Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, Dan Pengawasan Yang Lebih Intensif. Penelitian Ini Menyimpulkan Bahwa Dengan Pendekatan Yang Partisipatif Dan Berbasis Hasil, Desa Bubea Menunjukkan Praktik Pengelolaan Dana Desa Yang Relatif Baik, Meskipun Tetap Perlu Penguatan Dalam Aspek Kelembagaan Dan Pengawasan Demi Menjamin Efektivitas Dan Keberlanjutan Pembangunan Desa.
RUJUK PASCA CERAI TALAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: DAMPAKNYA TERHADAP STATUS HUKUM SUAMI DAN ISTRI Nur Tasya Ekananda Rivai; Nur Mohamad. Kasim; Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson
Law Journal (LAJOUR) Vol 7 No 1 (2026): Law Journal (LAJOUR) Maret 2026
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v7i1.424

Abstract

Penelitian ini mengkaji rujuk pasca cerai talak dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia serta dampaknya terhadap status hukum suami dan istri. Permasalahan utama terletak pada adanya ketidaksinkronan antara keabsahan rujuk secara syariat dan keabsahan administratif menurut hukum nasional, khususnya terkait pencatatan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep rujuk dalam fikih dan regulasi nasional, serta mengevaluasi implikasinya terhadap hak dan kewajiban para pihak, termasuk nafkah, harta bersama, dan status anak. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif, serta dianalisis secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa status hukum suami-istri pasca rujuk ditentukan oleh validitas rujuk menurut syariat, jenis talak, dan pencatatan administratif. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan menimbulkan ambiguitas status hukum dan berpotensi merugikan perempuan serta anak. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara norma agama dan norma negara guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam sistem hukum keluarga Indonesia